Harus Abaikan Intervensi, Cuma Kapolri yang Putuskan Penunjukan Kabareskrim Baru

Eko, merit sistem juga berperan mengurai kesenjangan jabatan khususnya di level perwira menengah.

Harus Abaikan Intervensi, Cuma Kapolri yang Putuskan Penunjukan Kabareskrim Baru
Kompas.com
Kapolri Idham Azis 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kapolri Jenderal Idham Azis diminta mengabaikan intervensi politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam memilih dan merekomendasikan calon Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) kepada presiden.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menyampaikan mengatakan, Kabareskrim adalah jabatan struktural maka sudah seyogianya memberi kemandirian bagi Kapolri dalam menentukan calon Kabareskrim yang lahir dari proses merit sistem.

Polri Siap Investigasi Desa Fiktif yang Manfaatkan Anggaran Negara

“Kapolri harus berani mengabaikan intervensi-intervensi oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun dalam memutuskan calon Kabareskrim yang ia tahu persis rekam jejaknya,” kata Eko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Hal tersebut kata Eko akan bersinggungan dengan kemandirian Polri dalam proses penanganan perkara ke depan, tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

“Bisa dibayangkan jika calon Kabareskrim yang direkomendasikan adalah nama-nama yang ‘dititip’ oleh kepentingan tertentu maka Polri akan terus tersandera karena ada balas budi di sana,” ucapnya.

Eko mengatakan, merit sistem juga berperan mengurai kesenjangan jabatan khususnya di level perwira menengah.

Dirinya melihat jumlah perwira menengah berpangkat komisaris besar (kombes) begitu banyak.

Oleh karenanya merit sistem dirasa sangat perlu agar setiap individu di polri berlomba-lomba mengejar karir lewat cara-cara yang profesional.

“Kalau yang dikedepankan adalah kedekatan atau like and dislike untuk apa jenjang karir diberlakukan. Polri akan semakin tidak profesional. Di sinilah diperlukan merit sistem itu,” kata Eko.

Berdasarkan data Polri, saat ini sebanyak 460 kombes telah menempuh sekolah untuk pangkat perwira tinggi (pati) atau jadi jenderal. (*)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved