Merit System Penunjukan Kabareskrim Baru Wujud Netralitas Polri dan Komitmen Penegakan Hukum

Erwin menuturkan, penerapan Merit System akan menbuat publik yakin atas komitmen Jokowi terkait netralitas di bidang penegakan hukum.

Merit System Penunjukan Kabareskrim Baru Wujud Netralitas Polri dan Komitmen Penegakan Hukum
Logo Polri(museum.polri.go.id) 

TRIBUNJAKARTA.COM - Indonesian Legal Roundtable mendesak penunjukan Kabareskrim bersifat profesional dan jauh dari kepentingan politik dengan menerapkan merit system.

“Sangat penting (merit system). Karena Kabareskrim ini merupakan posisi yang sangat penting karena itu harus dipilih orang-orang yang profesional, tidak partisan, dan jauh dari kepentingan politik. Sehingga pendapat publik tentang komitmen Jokowi terhadap negara hukum yang bersih bisa tercapai,” kata Peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natasomal Oemar saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Erwin menuturkan, penerapan Merit System akan menbuat publik yakin atas komitmen Jokowi terkait netralitas di bidang penegakan hukum.

Polri Siap Investigasi Desa Fiktif yang Manfaatkan Anggaran Negara

“Ini sebagai wujud netralitas dari Polri, sehingga tidak ada kekhawatiran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” tegas Erwin.

Lebih lanjut Erwin mengingatkan, Kabareskrim terpilih nantinya harus mampu melakukan dua hal dalam mengemban jabatannya.

Pertama harus responsif terhadap masyarakat.

"Kedua, yang perlu dilihat lebih dalam soal bagaimana kepolisian bisa bersinergi dengan penegak hukum lain dalam penanganan perkara,” katanya. (*)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved