UMK Tangerang Selatan 2020

Pengusaha Tangsel Wali Kota Airin Turun Tangan Tekan Kenaikan UMK 2020

Menurutnya peran pemerintah cukup besar dan bisa mengintervensi kesepakatan angka UMK Tangsel 2020.

Pengusaha Tangsel Wali Kota Airin Turun Tangan Tekan Kenaikan UMK 2020
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Sekretaris Apindo Tangsel, Yaqub Ismail, di Serpong, Tangsel, Jumat (8/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tangerang Selatan (Tangsel), berharap pemerintah kota (Pemkot) ikut turun tangan menekan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2020.

Seperti diketahui, UMK Tangsel 2019 sebesar Rp 3,8 juta. Sedangkan kenaikan diperkirakan mencapai 8,51% alias menjadi Rp 4,1 juta.

Menurut Apindo Tangsel, kenaikan tersebut sangat tinggi.

"Yang pasti angka tersebut cukup tinggi, industri keberatan, apa lagi ditambah rekomendasi tahun ini mencapai 4,1 poin sekian di Tangsel. Ini sudah sangat tinggi sekali. Ini harus sudah ada campur tangan dari pemerintah," ujar Sekretaris Apindo Tangsel, Yaqub Ismail di Serpong, Jumat (8/11/2019).

Yaqub menyasar harapannya pada pemerintah. Menurutnya peran pemerintah cukup besar dan bisa mengintervensi kesepakatan angka UMK Tangsel 2020.

"Jadi dominasi bantuan, perhatian dan dorongan dari pemerintah dua kali lipat harus lebih besar memperhatikan situasi ini. Situasi dunia usaha yang akan berdampak pada pekerja," ujarnya.

Menurut Yaqub, tutupnya dua perusahaan besar, Sandratex dan Surya Siam Keramik pada 2018 harus menjadi pelajaran.

Karena tutupnya perusahaan akan berimbas langsung kepada para pekerja yang tidak jauh dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dia (perusahaan) sudah mati-matian di kota atau kabupaten di Banten. Jadi kalau tidak ada trobosan dari pemerintah, ini pasti akan melakukan efisiensi sebesar-besarnya, salah satu indikasinya akan timbul permasalahan hubungan industrial."

"Karena banyak wanprestasi, wanprestasi terhadap payment misalkan. Karena tingginya upah, pembayaran bahan baku terhambat, produksinya ga lancar, BPJSnya pasti terhambat. Ujung-ujungnya bayar pekerjanya, separo dulu, atau gimana, akhirnya jadi masalah dan tutup, pasti meninggalkan hutang," paparnya.

Yaqub meminta agar Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, benar-benar membaca urgensi tersebut. Terlebih, kebijakan yang tepat akan turut memberikan dua kelebihan langsung keada kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang itu.

"Kita berharap Hj Airin Rachmi Diany S.H., M.H., M.kn dapat betul-betul memperhatikan dunia usaha dan industri yang ada di wilayahnya. Kalau masalah mendatangkan investor itu dengan sendirinya, apa bila dunia usaha diperhatikan, dunia usaha dirawat, kan ada dua keuntungan. Hubungan industrial yang harmonis dan iklim usaha dan investasi yang kondusif," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved