DPRD Kota Bekasi Meminta Polisi Dalami Kasus Penerbitan Surat Tugas Pengelolaan Parkir Minimarket

Nico sapaan akrabnya mengatakan, penerbitan surat tugas itu dianggap keliru dan cenderung berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang.

DPRD Kota Bekasi Meminta Polisi Dalami Kasus Penerbitan Surat Tugas Pengelolaan Parkir Minimarket
KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEAN
Dari kiri ke kanan: Dandim 05/07 Kota Bekasi Letkol Rama Pratama, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Ketua GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali menyampaikan konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). Konferensi pers itu menyangkut viralnya video ketika sejumlah ormas berunjuk rasa meminta jatah parkir minimarket pada pemerintah dan pengusaha, 23 Oktober 2019 lalu. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang, meminta aparat kepolisian terus mendalami kasus penerbitan surat tugas pengelolaan parkir minimarket.

Nico sapaan akrabnya mengatakan, penerbitan surat tugas itu dianggap keliru dan cenderung berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

DPRD Sebut Mandat Surat Tugas Pengelolaan Parkir Minimarket di Bekasi Keliru

"Saya meminta agar aparat (kepolisian) terus mendalami hal ini (surat tugas) karena bisa saja terjadi abuse a power (penyalahgunaan wewenang), surat tugas yang keblinger (keliru) dan sakali lagi ormas jadi korban," kata Nico saat dikonfimasi TribunJakarta.com, Minggu, (10/11/2019).

Parkir minimarket kata dia, bukan sektor yang dapat ditarik retribusi maupun pajak parkirnya.

Tetapi jika Pemerintah Kota Bekasi ingin mencari potensi dari sektor tersebut, harus benar-benar diatur formulasi peraturan daerah dan pentunjuk teknis pelaksaannya.

"Yang jelas minimarket itu wajib pajak (WP) yang parkirnya gratis bagi konsumen karena sudah dibayar dalam WP," tegas dia.

DPRD juga kedepan akan memanggil instasi terkait untuk mebahas kembali perda pajak parkir.

Agar kedepan, tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang.

"Itu harus (mereview perda parkir), kami minta nanti komisi 3 sebagai komisi yang membidangi merevisi untuk di bahas di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved