UMK Bekasi 2020

Buruh Tolak UMK 2020 Naik 8,51 Persen, Disnaker Kota Bekasi : Belum Rapat

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman, mengatakan, hingga saat ini proses pembahasan masih berlanjut.

TRIBUNJAKARTA.COM/LEO PERMANA
Massa dari FSPMI saat berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Sebagian besar serikat buruh menolak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen sesuai surat edaran Meteri Tenaga Kerja (Menaker).

Seperti yang terjadi di Kota Bekasi, buruh mengusulkan kenaikan UMK di sebesar 15 persen.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi misalnya, mereka telah melakukan survey berdasarkan indikator kebutuhan hidup layak (KHL) bahwa, kenaikan UMK 2020 sebesar 15 persen yakni sekitar, Rp 4,8 juta dari upah minimum tahun ini sebesar Rp 4.229.756.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman, mengatakan, hingga saat ini proses pembahasan masih berlanjut.

Pihaknya belum dapat memperkirakan besaran nilai kenaikan UMK di Kota Bekasi.

"Solusi yang baik itu harus ada kesepakatan, antara pihak pekerja, perusahaan dan pemerintah. Karena yang namanya upah itu kan bukan usulan pemerintah, itu adalah usulan dari pekerja dan usulan dari perusahaan dan usulan dari pemerintah," kata Sudirman di kantornya, Senin, (11/11/2019).

Rapat pembahasan kenaikan UMK 2020 sudah digelar sebanyak tiga kali sampai dengan hari ini. Dari serangkaian rapat belum ada satupun yang membahas ke pokok permasalahan mengenai angka kenaikan, kecuali buruh yang mengusulkan besaran kenaikan 15 persen.

Takut Ditusuk, Pemilik Warung di Marunda Relakan Uang Ratusan Ribu Dirampas Geng Motor Oyy-Oyy

Menangi Fuzhou China Open 2019: Gelar ke-8 Marcus/Kevin Tahun Ini, Kumpulkan Rp 2,9 Miliar

Dalam Sepekan, Remaja Hingga Lansia Jadi Korban Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat

Padahal, batas akhir penyerahan hasil rapat dewan pengupahan paling lambat harus diserahkan ke Gubernur Jawa Barat pada, 21 November 2019 mendatang.

Sudirman memastikan, pembahasan akan selesai tepat waktu. Sebab, jika pada proses tidak ada kesepakatan antara unsur APINDO maupun serikat buruh, maka rapat dewan pengupahan akan berujung voting dengan unsur pemerintah mengambil sikap merumuskan kenaikan sesuai rapat.

"Tapi pada waktu mereka tidak ada kesepakatan, pemerintah mengambil sikap berapa nanti. Nah itu bicara lain lagi, kita belum bisa berapa, kalau rumusan udah ada. Kalau rumusan kan 8,51 persen. Rumusan udah ada. Tapi kan kita enggak mau ngelebihin karena belum rapat," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved