Defisit Anggaran, Pemprov DKI Batal Ganti Rugi 118 Bidang Tanah di Bantaran Ciliwung

Padahal, Dinas SDA sendiri telah menyiapkan dana Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tahan di bantaran Kali Ciliwung.

Defisit Anggaran, Pemprov DKI Batal Ganti Rugi 118 Bidang Tanah di Bantaran Ciliwung
TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Kasudin Bina Marga Jakarta Timur, Juaini Yusuf saat di dikantornya, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta batal memberikan ganti rugi pembebasan 118 bidang tanah di bantaran kali untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Pasalnya, anggaran pembebasan lahan milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta disunat imbas dari defisit anggaran Pemprov DKI.

"Iya itu (118 bidang tanah) yang Ciliwung dibatalkan semua," ucap Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, Senin (11/11/2019).

Dijelaskan Juani, tahun 2019 ini sebenarnya Dinas SDA mendapat suntikan anggaran sebesar Rp 850 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran kali dan waduk.

Namun, dana tersebut disunat Rp 500 miliar untuk efisiensi akibat defisit anggaran yang dialami Pemprov DKI.

Padahal, Dinas SDA sendiri telah menyiapkan dana Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tahan di bantaran Kali Ciliwung.

"Anggaran kami tahun ini Rp 850 miliar. Yang kami sudah serap Rp 350 miliar, yang belum kami bayarkan berarti masih ada Rp 500 miliar untuk pembebasan kali dan waduk," ujarnya.

"Tapi kan disetop sekarang (imbas efisiesi anggaran)," tambahnya.

Hal ini pun membuat proyek normalisasi Sungai Ciliwung tahun ini terancam terhambat.

"Iya (bisa menghambat normalisasi), kalau belum dibayar bagaimana mau bekerja? Susah," kata Juaini.

Tahun 2020 mendatang, Dinas SDA sendiri menganggarkan dana sebesar Rp 425 miliar untuk pembebasan lahan.

Link Live Streaming Indosiar & Prediksi Susunan Pemain Persija Vs Borneo FC Liga 1 2019

Dokter Forensik Temukan Luka Bekas Penganiayaan di Kepala dan Wajah Mayat Pria dalam Koper di Bogor

SMA Kolese Gonzaga Buka Peluang Berdamai dengan Ortu yang Anaknya Tidak Naik Kelas

Namun, nilai ini dianggap terlalu kecil oleh DPRD DKI sehingga anggaran pembebasan lahan ditambah menjadi Rp 600 miliar.

"Tahun 2020 kami dikasih anggaran cuma Rp 425 miliar, untuk menutup yang sekarang saja yang Rp 5pp miliar masih kurang," tuturnya.

"Akhirnya kami lapor dan akhirnya ditambahlan jadi Rp 600 miliar," tambahnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved