Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bantah Pangkas Anggaran Rehabilitasi Gedung Sekolah untuk Formula E

Pemprov DKI Jakarta membantah melakukan pemangkasan anggaran rehabilitasi gedung sekolah untuk menggelar Formula E.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bantah Pangkas Anggaran Rehabilitasi Gedung Sekolah untuk Formula E
TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA
Ilustrasi: Gedung SMK Cengkareng 2 Jakarta 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta membantah melakukan pemangkasan anggaran rehabilitasi gedung sekolah untuk menggelar Formula E.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan atas dasar kajian san penelitian teknis yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Dimana dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, awalnya Disdik DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 2.570.202.489.835 (Rp 2,57 triliun) untuk merehabilitasi gedung sekolah di 105 lokasi

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan serta penelitian teknis dan rekomendasi dari DCKTR maka sebanyak 86 lokasi direkomendasikan perlu perbaikan," ucapnya, Rabu (13/11/2019).

Setelah munculnya rekomendasi dari DCKTR itu, Disdik DKI pun langsung melakukan penyesuaian anggaran dengan nilai sebesar Rp. 2.114.819.786.888 (Rp 2,11 triliun) atau terkoreksi sebesar Rp. 455.382.720.947 (Rp 455,3 miliar).

Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp. 163.308.535.435,00 dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp. 113.324.256.750,00, atau seluruhnya sebesar Rp. 276.632.792.185,00.

"Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan tersebut telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum Komisi," ujarnya.

"Terlebih, rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemprov DKI Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras kebijakan Pemprov DKI yang membatalkan sejumlah program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved