Munas PP Perbasi Digugat, 3 Orang Pemohon Ajukan Gugatan ke Baori

Tiga orang ajukan gugatan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori).

Munas PP Perbasi Digugat, 3 Orang Pemohon Ajukan Gugatan ke Baori
TRIBUNJAKARTA.COM/WAHYU SEPTIANA
Kuasa hukum Reinhard R Silaban bersama 3 pemohon gugatan kepada PP Perbasi saat ditemui di ruang sidang Baori, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Wahyu Septiana

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Tiga orang pemohon mengajukan gugatan kepada Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) 2019 melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori).

Penggugat dalam hal ini yakni Hisia Martogi Lumban Gaol selaku Bidang Pembinaan Prestasi Sub Bidang Liga Utama Mahasiswa Perbasi masa Bhakti 2015-2019, Samuel B Pasolang selaku Penasihat Pengkot Perbasi Jakarta Utara, dan Agus Slamet Riadi selaku Ketua Harian Pengcab Cianjur.

Para menggugat mengajukan pembatalan hasil musyawarah nasional (Munas) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia 2019.

Seharusnya, pada Kamis (13/11/2019) diagendakan sidang mediasi yang berlangsung di ruang sidang BAORI, Senayan, Jakarta Pusat. Sebab, sudah masuk Perkara BAORI No: 05/P.BAORI/XI/2019.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia Vs Iran Live RCTI Sore Ini, Uji Coba Jelang SEA Games 2019

Kuasa hukum penggugat, Reinhard R. Silaban menuturkan, pada sidang perdana ini perwakilan dari tergugat tidak hadir.

PP Perbasi (tergugat) mengirimkan surat yang intinya meminta sidang untuk dilakukan penundaan.

"Agendanya mediasi, tapi termohon dalam hal ini PP Perbasi tidak hadir dan mengirimkan surat. Tadi juga sudah dibacakan pas sidang, mereka memohon untuk dilakukan penundaan," kata Reinhard saat ditemui di ruang sidang Baori, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

"Kemudian nanti sidang berikutnya tetap dengan agenda yang sama yakni mediasi tanggal 21 November, Kamis depan," tambahnya.

Lebih lanjut, Reinhard mengatakan kliennya tidak terima dengan mekanisme dalam sistem munas yang sudah diselenggarakan PP Perbasi beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya yang disampaikan ke kuasa hukum itu tidak terima dengan mekanisme sistem sebelum munasnya. Jadi ada surat yang dibuat PP Perbasi mengenai undangan sekaligus sudah dibuat tim penjaringan," kata Reinhard.

Dampak Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, Pengamanan di Mapolrestro Jakarta Timur Diperketat

Reinhard menambahkan, syarat untuk calon ketua umum harus mendapatkan dukungan dari 15 pengprov. Dengan kata lain hanya memaksakan 2 calon saja dan sangat memberatkan. (*)

Penulis: Wahyu Septiana
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved