Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

PSI Sebut Pemprov DKI Berpotensi Defisit Anggaran Rp 10,7 Triliun

PSI juga menyoroti pos belanja di anggaran tahun 2020 yang ternyata masih melebihi proyeksi pendapatan

PSI Sebut Pemprov DKI Berpotensi Defisit Anggaran Rp 10,7 Triliun
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad (tengah) saat menggelar konferensi pers di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). 

"Kami memperkirakan realisasi pajak tahun 2020 adalah Rp 43,7 triliun. Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tangerang Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang, Banyak Pohon Tumbang Menimpa Kendaraan

Tak Terima Hasil Munas 2019, PP Perbasi Diminta Segera Gelar Munaslub

Tak hanya itu, ia menyebut, PSI juga menyoroti pos belanja di anggaran tahun 2020 yang ternyata masih melebihi proyeksi pendapatan.

Disebut Idris, nilai belanja APBD DKI Jakarta setelah pembahasan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, Pemprov DKI sempat merevisi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun saat rapat perdana pembahasan KUA-PPAS pada 23 Oktober lalu.

"Artinya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun," kata Idris.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh PSI, Pemprov DKI Jakarta terancam mengalami defisit anggaran sebesar Rp 10,7 triliun.

"Jika defisit pendapatan pajak digabungkan dengan defisit anggaran belanja, maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp 10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang," tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved