Disorot Masyarakat, Kabareskrim Dipilih Berdasarkan Meritokrasi Tanpa KKN

“Posisi Kabareskrim adalah tulang punggung dari Kepolisian sekaligus bidang yang paling disorot masyarakat. Prinsip meritokrasi."

Disorot Masyarakat, Kabareskrim Dipilih Berdasarkan Meritokrasi Tanpa KKN
Tribunnews/JEPRIMA
Logo Bareskrim Polri 

TRIBUNJAKARTA.COM - Sebagai institusi yang paling disorot masyarakat, penempatan sosok jabatan strategis seperti Kabareskrim dinilai wajib mengedepankan prinsip meritokrasi, dengan kata lain promosi jabatan sesuai kompetensi, keberhasilan dan karir tanpa budaya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

“Posisi Kabareskrim adalah tulang punggung dari Kepolisian sekaligus bidang yang paling disorot masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemilihan Kabareskrim, Kapolri perlu memilih sosok-sosok yang memiliki jejak rekam yang baik berdasarkan prinsip meritokrasi,” kata  peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, Kamis (14/11).

“Punya visi hak asasi manusia dan reformasi hukum, transparan, dan jejak rekam baik (integritas). Tiga elemen dasar prinsip meritokrasi itu harus dipegang teguh oleh Kapolri dalam seleksi Kabareskrim,” tambahnya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap sosok Kabareskrim memiliki visi restorative justice, dalam artian punya perspektif pamong serta memahami konteks sosial dan politik Indonesia yang kompleks.

“Selama ini, Kabareskrim dipersepsikan hanya menggunakan instrumen hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan. Padahal, tidak semua permasalahan masyarakat bisa diselesaikan dengan jalur formal. Kabareskrim yang punya perspektif restoratis justice terkait kasus-kasus beririsan kuat dengan hak asasi manusia (HAM), seperti kebebesan berekspresi dan berpendapat,” katanya.

“Selain 3 elemen prinsip meritokrasi di atas, Kapolri harus memilih Kabareskrim yang independen dari partai politik,” imbuh Erwin.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Study Pertahanan dan Study Strategis Indonesia (Lespersi) Beny Sukadis, berpendapat salah satu kriteria ideal sosok Kabareskrim akan dipilih Kapolri adalah kemampuan komunikasi dua arah yang baik dengan tokoh agama dan masyarakat sebagai Kabareskrim.

Kriteria itu dipandangnya krusial untuk meminimalisir kejahatan berbasis radikalisme, intoleran hingga terorisme.

Fakta terjadinya gangguan keamanan negara berupa ledakan bom bunuh diri yang menyasar ke Polrestabes Medan, Rabu (13/11) pagi memperkuat kriteria dibutuhkan dari profil perwira tinggi Polri yang akan menempati jabatan Kabareskrim.

“Itu betul, Kapolri harus mempertimbangkan kedekatan calon dengan tokoh agama untuk menunjuk Kabareskrim baru. Artinya, memang keluwesan Kabareskrim dalam membina hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini juga elemen penting suksesnya kepemimpinan,” jawab Beni. (*)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved