UMK Bekasi 2020

Sejumlah Buruh Geruduk Kantor Disnaker Kota Bekasi, Kawal UMK 2020

Buruh berkumpul di depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, sebuah mobil komando dikerahkan dan dikerumuni ratusan orang yang memadati sebagian ruas jalan

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Sejumlah serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Disanaker Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Kamis (14/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Sejumlah buruh dari beberapa serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019).

Kehadiran sejumlah buruh ini berkaitan dengan agenda pengawalan proses rapat pembahasan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2020 Kota Bekasi yang berlangsung hari ini.

Buruh berkumpul di depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, sebuah mobil komando dikerahkan dan dikerumuni ratusan orang yang memadati sebagian ruas jalan.

Akibat kegiatan ini, nampak atus lalu lintas di depan kantor Disnaker padat merayap.

Adapun proses pembahasan kenaikan UMK 2020 Kota Bekasi berlangsung alot, dari tiga kali rapat sebelumnya, belum ada pokok materi nilai kenaikan yang dibahas dewan pengupahan.

Perwakilan APINDO Kota Bekasi yang berada di dewan pengupahan sempat tidak menghadiri rapat yang berlangsung pada, Senin, (11/11/2019). Rapat kemudian diundur hingga hari ini dan diagendakan pleno penetapan UMK.

Adapun sampai saat ini, APINDO belum mengutarakan keinginan nilai kenaikan UMK 2020. Baru ada dari serikat buruh yang menginginkan kenaikan sebesar 15 persen lebih tinggi dari formulasi kenaikan yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebesar 8,51 persen.

Batas penetapan UMK paling lambat harus diputuskan ke Gubernur Jawa Barat pada 21 November 2019. Disnaker sampai saat ini belum bisa menerka angka kenaikan yang dianggap ideal lantaran belum ada pembahasan yang menjurus pada nilai kenaikan selama rapat pengupahan yang sudah berlangsung.

Kepala Disnaker Sudirman memastikan, pembahasan akan selesai tepat waktu. Sebab, jika pada proses tidak ada kesepakatan antara unsur APINDO maupun serikat buruh, maka rapat dewan pengupahan akan berujung voting dengan unsur pemerintah mengambil sikap merumuskan kenaikan sesuai rapat.

"Tapi pada waktu mereka tidak ada kesepakatan, pemerintah mengambil sikap berapa nanti. Nah itu bicara lain lagi, kita belum bisa berapa, kalau rumusan udah ada. Kalau rumusan kan 8,51 persen. Rumusan udah ada ni. Tapi kan kita enggak mau ngelebihin karena belum rapat," kata Sudirman beberapa waktu lalu.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved