Breaking News:

UMK 2020 Kota Bekasi

Apindo Sebut Kota Bekasi Tak Wajib Terapkan UMK: Itu Jelas Disebutkan di SE Menteri Tenaga Kerja

Di Kota Bekasi, Nugroho berdalih bahwa, 70 persen perusahaan di wilayah setempat tidak mampu melaksanakan UMK 2019 senilai Rp. 4.229.756.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Anggota dewan pengupahan dari unsur Aoindo, Nugraha saat dijumpai di kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo menyebutkan bahwa, Kota Bekasi merupakan wilayah yang masuk kategori tidak wajib menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur Apindo, Nugroho, menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 disebutkan UMK dapat diatur di suatu daerah, kemudian diperkuat dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang memaparkan bahwa UMK itu dapat diartikan tidak wajib.

"Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja tanggal 15 Oktober 2019, itu di angka 5 jelas-jelas disebutkan bahwa UMK itu dapat artinya tidak wajib, wajib jika di daerah tersebut mampu melaksanakan upah minimum di atas upah provinsi," jelas Nugroho di kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019). 

Di Kota Bekasi, Nugroho berdalih bahwa, 70 persen perusahaan di wilayah setempat tidak mampu melaksanakan UMK 2019 senilai Rp. 4.229.756. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan di Kota Bekasi yang mayoritas tidak dapat memenuhi nilai upah yang ditetapkan.

"Wajib jika di daerah tersebut mampu melaksanakan upah minimum di atas upah provinsi nah Kota Bekasi yang 70 persen itu ternyata tidak mampu melaksanakan UMK 2019, jelas-jelas kok gitu kan, bisa kita buktikan,pemerintah enggak punya data itu," ungkapnya.

APINDO tidak menyebut apakah Kota Bekasi seharusnya menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Adapun UMP Jawa Barat jauh di bawah UMK, tahun 2020 saja yang baru diputuskan Gubernur, nilai angkanya sebesar Rp 1.810.351 per bulan.

Hal ini yang mendasari APINDO menolak kenaikan UMK 2020, selama rapat pembahasan kenaikan, mereka sama sekali tidak mengusulkan angka kenaikan. Usulan hanya ada dari unsur serikat pekerja yang mengajukan kenaikan sebesar 15 persen.

Unsur pemerintah yang berada di dewan pengupahanpun mengambil jalan tengah dengan mengusulkan kenaikan UMK sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar 8,51 persen.

Keputusan kenaikan UMK 2020 Kota Bekasi berujung voting, dimana tujuh orang anggota dewan pengupahan dari unsur APINDO sama sekali tidak ada satupun yang menggunakan hak suaranya.

APINDO Sebut 70 Persen Perusahaan di Kota Bekasi Bayar Upah Tak Sesuai UMK 2019

Disnaker Kota Bekasi Kesulitan Komunikasi dengan APINDO Soal Penetapan UMK 2020

Presiden Jokowi Sudah Tiba di Solo, Kelahiran Adik Jan Ethes Tinggal Menghitung Waktu?

Hasil voting menunjukkan 15 suara setuju kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen, empat suara setuju kenaikan sebesar 15 persen. Sebanyak tiga orang anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah tidak hadir dalam rapat kemarin.

"Intinya kami APINDO Kota Bekasi menolak UMK 2020. Anggota hadir semua 7 orang tidak ada yang mengikuti voting," tegas dia.

Hasil ini memutuskan UMK Kota Bekasi 2020 menjadi 4.589.000 per bulan. Keputusan hasil rapat dewan pengupahan akan tetap dikirim untuk selanjutnya menjadi rekomendasi Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kenaiakan UMK 2020. SK tersebut paling lambat diputuskan gubernur 21 November 2019 mendatang.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved