TRUTH Kritisi Penghentian Kasus Kecelakaan Mahasiswa UIN Jakarta Terlindas Truk di Pondok Aren

TRUTH mengkritisi keputusan Satlantas Polres Tangsel yang menghentikan atau SP3 kasus tewasnya seorang mahasiswa UIN Jakarta yang terlindas truk.

TRUTH Kritisi Penghentian Kasus Kecelakaan Mahasiswa UIN Jakarta Terlindas Truk di Pondok Aren
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi kecelakaan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mengkritisi keputusan Satuan Lantas Polres Tangerang Selatan (Tangsel) yang menghentikan atau SP3 kasus tewasnya seorang mahasiswa UIN Jakarta yang terlindas truk di Pondok Aren.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Niswatul Umma (18), mahasiswa UIN Jakarta itu, mengendarai sepeda motor matic di Jalan Graha Raya, Pondok Aren, Tangsel, dan tewas seketika setelah terlindas truk, pada Senin (14/10/2019).

Beberapa versi muncul terkait kronologis bagaimana mahasiswa UIN Jakarta itu bisa jatuh dan akhirnya terlindas, dari mulai ditabrak pengendara lain, sampai menabrak truk yang diam hingga terpental dan terlindas.

Kasat Lantas Polres Tangsel, AKP Bayu Marfiando, mengatakan, kasus tersebut diberhentikan karena sopir truk tidak bisa dibuktikan bersalah.

Sementara, Wakil Koordinator TRUTH, Ahmad Priatna, mengatakan, peristiwa itu sudah memenuhi unsur kecelakaan sesuai dengan pasal 1 ayat 24 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ).

Dalam pasal tersebut tertulis: "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda."

"Berdasarkan definisi diatas sebenernya telah memenuhi unsur kecelakaan, yaitu Pertama pristiwa dijalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja, kedua melibatkan kendaraan atau tanpa penggunan jalan, ketiga mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda," ujar Priatna dalam keterangan resminya.

Priatna mengutip pasal 235 UU LLAJ yang nertuliskan: "Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."

Menurutnya bunyi pasal itu menjelaskan bahwa kecelakaan merupakan tindak pidana murni.

Halaman
1234
Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved