Presiden Jokowi Permudah Syarat Kredit Pemilikan Rumah, DP 1 Persen

Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) terus mempermudah akses kredit kepemilikan rumah. DP 1 persen.

Presiden Jokowi Permudah Syarat Kredit Pemilikan Rumah, DP 1 Persen
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Salah satu lokasi perumahan di Bogor. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) terus mempermudah akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satunya pelonggaran persyaratan uang muka atau down payment (DP) yang semula minimal 5 persen menjadi hanya 1 persen.

Pelonggaran syarat kepemilikan rumah ini merupakan bagian dari program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada tahun 2019 Kementerian PUPR sedang memproses tambahan anggaran BP2BT untuk dapat membangun 7.500 unit rumah.

Selain uang muka, menurut Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo pelonggaran lainnya adalah lama menabung.

Korban Gusuran di Sunter Agung Tagih Janji Kampanye: Kami Pendukung Anies Katanya Gak Ada Gusuran

"Sebelumnya, persyaratan lama menabung adalah 6 bulan. Dengan terobosan baru jadi hanya 3 bulan," kata Wempi saat membuka Indonesia Properti Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (16/11/2019).

Kelonggaran persyaratan ketiga adalah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Relaksasi aturan yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT tersebut dilakukan guna mendorong percepatan penyaluran dan pembangunan rumah MBR.

Batasan KPR Bersubsidi Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang batasan lebar kavling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan lebar kaveling rumah tapak umum yang diperoleh melalui Program BP2BT.

Halaman
12
Editor: Suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved