Kasus First Travel

Aset First Travel Disita Negara, Kuasa Hukum Korban Somasi Kemenag, Kemenkeu dan Kejagung

(SK) Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebut bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah diberangkatkan ke tanah suci untuk umrah.

Aset First Travel Disita Negara, Kuasa Hukum Korban Somasi Kemenag, Kemenkeu dan Kejagung
TribunJakarta.com/Bima Putra
Kuasa hukum korban First Travel, Luthfi Yazid, ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5/2018). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Buntut keputusan pengadilan yang menyatakan seluruh aset First Travel disita negara, akhirnya kuasa hukum para korban melayangkan surat keberatan dan somasi.

Hak tersebut disampaikan oleh Luthfi Yazid selaku Kuasa Hukum korban, ketika dikonfirmasi wartawan.

"Somasi ini diberikan kepada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung," ujar Luthfi dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Lutfhi menjelaskan, satu diantara sejumlah dasar somasi tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebut bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah diberangkatkan ke tanah suci untuk umrah.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, menyatakan aset First Travel harus dikembalikan kepada negara.

"Apabila proses dan pelaksanaan lelang tetap dilanjutkan dan hasil lelang diserahkan kepada negara, maka kami berpendapat adalah menjadi kewajiban negara untuk memberangkatkan seluruh korban jamaah First Travel yang gagal berangkat umroh," bebernya.

Ikut Seleski CPNS 2019? Simak Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan yang Didapat CPNS, Beda Dibanding PNS

Kepala Desa Ditemukan Tewas di Mobil: Teman Wanitanya Panik, Polisi Temukan Beberapa Pil

Aset First Travel Disita Negara, Kejaksaan Negeri Depok Akui Sudah Lakukan Beragam Upaya

Terakhir, Luthfi mengatakan pihaknya menyampaikan surat keberatan atas proses dan pelaksanaan lelang terhadap aset First Travel.

"Surat keberatan ini sekaligus sebagai somasi agar tahapan atau proses pelaksanaan lelang tidak diteruskan, untuk menghindari adanya akibat dan langkah-langkah hukum dikemudian hari," pungkasnya.

Penulis: Dwi putra kesuma
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved