Komisi III DPRD Panggil Kepala Bapenda Soal Viral Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket di Bekasi

Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Aan Suhanda terkait viral di media sosial

Komisi III DPRD Panggil Kepala Bapenda Soal Viral Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket di Bekasi
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPRD Kota Bekasi, Senin, (18/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Kepala Badana Pendapatan Daerah (Bapenda) Aan Suhanda terkait viral di media sosial aksi sejumlah organisasi masyarakat meminta jatah parkir minimarket, Senin, (18/11/2019).

Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Kota Bekasi, Jalan Chiril Anwar, Kecamatan Bekasi Timur. Dimulai sejak siang pukul 13.30 WIB hingga berakhir 15.30 WIB.

Aan ketika usai rapat nampak langsung keluar gedung menuju kendaraanya, dia saat ditanya awak media mengatakan, rapat kali ini hanya sekedar dimintai klarifikasi soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapenda terkait ramai ormas minta jatah parkir minimarket.

"Hari ini saya rapat dengan komisi III kemudian ada rapat Banggar (Badan Anggaran), jadi saya bahas masalah tupoksi saya," kata Aan sambil berjalan keluar dari gedung DPRD.

Ketika ditanya soal masalah viral ormas minta jatah parkir minimarket, Aan membenarkan hal itu termasuk dalam pembahasan rapat kali ini. Namun ia enggan menjelaskan secara rinci dinama rapat dengan Komisi III perihal masalah tersebut.

"Saya sudah jelaskan ke Komisi III, sudahlah nanti tanya aja ke Komisi III," singkatnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Solihin membenarkan rapat kali ini dengan Kepala Bapenda terkait viral ormas minta jatah parkir yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Komisi III kemudian lebih pada mengklarifikasi penerbitan surat tugas pengelolaan parkir minimarket yang dikeluarkan Bapenda hingga disalah artikan oleh sejumlah ormas untuk meminta jatah parkir.

"Iya dan sebeltunya surat tugas itu enggak salah, jadi surat tugas itu bukan ke ormas, tapi ke individu-individu. Keliru itu. Sekarang (surat tugas) sudah tidak ada karena sudah ada perda yang baru, yaitu perda tentang pajak daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2019," kata Solihin.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved