Kuasa Hukum SMA Gonzaga Bantah Sistem Pembelajaran Sekolah akan Dievaluasi Disdik DKI

Menurut kuasa hukum Gonzaga, Edi Danggur, wacana evaluasi sistem pembelajaran hanya klaim sepihak dari pihak penggugat, Yustina Supatmi.

Kuasa Hukum SMA Gonzaga Bantah Sistem Pembelajaran Sekolah akan Dievaluasi Disdik DKI
TribunJakarta/Annas Furqon Hakim
Kuasa hukum SMA Kolese Gonzaga, Edi Danggur, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Senin (4/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - SMA Kolese Gonzaga membantah sistem pembelajarannya akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Menurut kuasa hukum Gonzaga, Edi Danggur, wacana evaluasi sistem pembelajaran hanya klaim sepihak dari pihak penggugat, Yustina Supatmi.

Ia memastikan sistem pembelajaran SMA Kolese Gonzaga selalu mengacu pada kurikulum nasional.

"Kurikulum ini juga sudah di setujui oleh Disdik DKI. Jadi gonzaga tidak mungkin bikin kurikulum yang beda dari nasional punya. Sehingga tidak mungkin dievaluasi," kata Edi seusai sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Lagi pula, sambungnya, Disdik DKI dinilai tidak memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi.

"Mereka (Disdik DKI) tidak punya wewenang untuk menaikkan kelas anak-anak. Itu bukan wewenang dinas, pengadilan juga gak punya wewenang. Itu wewenang dari rapat dewan guru," ujarnya.

Aset Disita Negara, Pihak First Travel Sesalkan Putusan Mahkamah Agung

Negara Dinilai Hanya Menambah Beban Jemaah Jika Merampas Aset First Travel

Sebelumnya, kuasa hukum Yustina, Susanto Utama mengatakan Disdik DKI bakal mengevaluasi sistem pembelajaran di SMA Gonzaga.

Ia menjelaskan, evaluasi itu menjadi salah satu poin untuk mencapai perdamaian.

"Tadi ada hal yangg diutarakan oleh Dinas Pendidikan bahwa ke depannya mereka akan berupaya melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran di gonzaga. Itu yang kami tangkap," ujar Susanto.

Yustina Supatmi selaku orangtua BB menggugat SMA Kolese Gonzaga lantaran sang anak dinyatakan tidak naik kelas.

Pada perkara ini, Yustina menggugat Kepala SMA Kolese Gonzaga Paulus Andri Astanto, Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kurikulum Himawan Santanu, Wakepsek Bidang Kesiswaan Gerardus Hadian Panamokta, dan guru Sosiologi Kelas XI Agus Dewa Irianto.

Ia pun turut menggugat Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Yustina juga meminta Hakim menghukum para tergugat dengan membayar ganti rugi materil Rp 51,683 juta dan imateril Rp 500 juta.

Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved