Defisit Anggaran Rp 10 Triliun, DPRD Minta Pemprov DKI Pangkas Rencana Kegiatan di 2020

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra Mohammad Taufik meminta Pemprov DKI kembali melakukan pemangkasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, terjadi selisih anggaran mencapai Rp 10 triliun antara rencana kegiatan dan kemampuan keuangan daerah.

"Masa (kemampuan keuangan) Rp 87 triliun, kita bikin (rencana kegiatan) Rp 97 triliun, terus dari mana yang Rp 10 triliun? Karena ada uangnya hanya segitu, ya kota harus rasional," ucapnya, Kamis (21/11/2019).

Taufik pun menyarankan Pemprov DKI untuk menghapus atau mencoret program-program yang dinilai tidak terlalu penting, seperti renovasi kantor kelurahan di Jakarta.

"Harus ada pengurangan dan penghapusan di sektor-sektor yang tidak terlalu penting, yang bisa dikerjakan nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

• Ustaz Abdul Somad Ceramah di KPK, Tolak Air Minum Hingga Pegawai yang Undang Bakal Diperiksa

• Arema FC Vs Persija Jakarta: Singo Edan Bicara Kondisi Comvalius Hingga Taktik Hentikan Marko Simic

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan mengkategorikan rancangan kegiatan pada 2020 mendatang menjadi beberapa kategori.

Seperti, kegiatan prioritas nasional, prioritas daerah, dan program wajib yang akan dijalankan pada 2020 mendatang.

"Nanti dibahas di Badan Anggaran bagaimana mengurangi Rp 10 triliun itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi," kata Bang Ipul, sapaan akrab Saefullah.

"Kemudian, mana yang prioritas nasional, mana yang prioritas daerah, dan mana yang merupakan program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan," tambahnya menjelaskan.