Sukmawati Klaim Hanya Kutip Pertanyaan dari Perekrut Teroris, Damai Hari Lubis Emosi: Coba Buktikan!

Sekjen PNI Marhaenisme Ibnu Prakoso menjelaskan saat itu Sukmawati Soekarnoputri hanya mengkutip pertanyaan dari perekrut teroris.

Sukmawati Klaim Hanya Kutip Pertanyaan dari Perekrut Teroris, Damai Hari Lubis Emosi: Coba Buktikan!
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sukmawati Soekarnoputri 

"Tentu sangat tidak pantas Nabi dibadingkan dengan manusia biasa,"

"Saya heran, apa kah Ibu Sukma tidak memahami posisi orang suci dalam suatu agama?" imbuhnya.

SIMAK VIDOENYA:

Tolak Sertifikasi Pranikah, Yandri Susanto Beberkan Alasan: Ustaz Aja Bisa Cerai, Itu Urusan Allah

Total Lima Laporan Dilayangkan untuk Sukmawati...

Dua Laporan di Polda Metro Jaya

Laporan pertama di Polda Metro Jaya terhadap Sukmawati terdaftar pada 15 November 2019.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan tersebut.

Pelapor menyebut diri sebagai pihak umat Islam yang merasa dirugikan atas pernyataan Sukmawati dalam sebuah acara diskusi.

Pernyataan Sukmawati diduga menistakan agama Islam.

Menurut Argo, pelapor mendapatkan informasi terkait pernyataan Sukmawati dari internet pada 14 November 2019.

"Pelapor sebagai umat Islam menerangkan pada tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB. Korban mendapat informasi dari kerabat dan melihat langsung dari Google.com (terkait dugaan penistaan agama)," ujar Argo saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Tiga hari setelah laporan pertama, Sukmawati kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut terdaftar dalam nomor LP/7456/XI/2019/PMJ/Dit.

Reskrimum pada 18 November 2019.

Laporan kedua di Polda Metro Jaya ini dilayangkan seseorang bernama Irfan.

Irfan mengaku tersinggung dengan pernyataan Sukmawati, yang diketahuinya dari pemberitaan media online serta sebuah video yang diunggah di laman Youtube.

"Saya pribadi sebagai Muslim, saya sangat tersinggung (dengan pernyataan Sukmawati), nabi saya, junjungan saya itu direndahkan," kata Irfan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Irfan pun melampirkan barang bukti berupa video pernyataan Sukmawati dan tangkapan layar pemberitaan sejunlah media online.

Tiga Laporan di Bareskrim

Tak hanya di Polda Metro Jaya, sejumlah pihak juga mengadukan Sukmawati ke Bareskrim Mabes Polri.

Laporan pertama di Bareskrim didaftarkan dua politikus Partai Demokrat, Dian Pranajaya dan Imron Kalali.

Keduanya disebutkan juga tergabung dalam Forum Pemuda Muslim Bima.

Laporan kedua politikus itu diterima dengan nomor LP/B/0983/XI/2019/BARESKRIM tertanggal 19 November 2019.

Menurut mereka, pernyataan Sukmawati telah menciptakan kegundahan bagi umat Muslim.

Kuasa hukum pelapor, Dedi Junaedi, juga meminta aparat agar tidak tidak kembali menghentikan penyelidikan pada laporannya terkait ucapan Sukmawati.

"Kita minta jangan sampai ini di-SP3 kembali, tidak ada tolerir, biar itu menjadi satu pelajaran buat dia, enggak mengulangi perbuatan lagi," ucap Dedi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

"Jadi tolonglah, ini kan buat kegaduhan di masyarakat khususnya umat Muslim," kata dia.

Dedi menyinggung soal dugaan penodaan agama dalam puisi berjudul "Ibu Indonesia" yang dibacakan Sukmawati di acara peringatan 29 tahun Anne Avantie Berkarya pada 2018.

Akan tetapi, laporan itu dihentikan penyelidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri.

Penyelidik menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dalam kasus tersebut.

Pelapor kedua Sukmawati di Bareskrim adalah Abdul Majid yang merupakan Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta.

Namun, ia melaporkannya atas nama pribadi.

Laporan kedua terdaftar dengan nomor LP/B/0986/XI/2019/ BARESKRIM tertanggal 20 November 2019.

"Laporannya terkait dugaan penistaan agama sebagaimana diatur di Pasal 156a terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri," ujar kuasa hukum pelapor, Aziz Yanuar, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Terakhir, Sukmawati dipolisikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Laporan yang diwakilkan olen Sekjen GNPF Edy Mulyadi diterima polisi dengan Nomor LP/B/0991/XI/2019/Bareskrim tertanggal 21 November 2019.

"Kita lapor ke Bareskrim sini, berharap supaya aparat hukum menindaklanjuti, menyelidiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Edy di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

=

Penulis: Rr Dewi Kartika H
Editor: Siti Nawiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved