Marwan Batubara Sebut Bencana Bagi Indonesia Ahok Masuk Pertamina, Ali Ngabalin Murka: Halusinasi!

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat energi Marwan Batubara mengkritisi keputusan Menteri BUMN Erick Thohir soal Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Kritik Marwan Batubara itu lantas memicu Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin murka.

Ali Mochtar Ngabalin bahkan menuturkan pernyataan Marwan Batubara yang hanya halusinasi.

TONTON JUGA:

Hal tersebut terjadi ketika Marwan Batubara dan Ali Mochtar Ngabalin menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One dilansir pada Sabtu (23/11/2019).

Di acara tersebut, keduanya membahas mengenai Ahok yang menjabat Komisaris Utama Pertamina. 

• Sandiaga Uno Tanggapi Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, Beri Pesan Ini ke BTP

Marwan Batubara menuturkan, keputusan Ahok masuk ke Pertamina merupakan indikasi adanya dugaan pemerintah yang tersandera.

"Bencana saja bagi bangsa Indonesia, artinya kita jadi korban kebijakan dari pemerintah yang saya anggap tersandera dari berbagai kasus," tutur Marwan Batubara.

Lebih lanjut, Marwan Batubara mengungkapkan, sebelum disahkan dalam RUPS Pertamina maka ia mendesak Presiden Jokowi membatalkan rencana tersebut.

"Kita minta juga Pak Erick Thohir untuk menjaga integritas, dia selama ini orang dihormati. Tetapi kalau dia menjalankan perintah ini lebih baik mundur saja karena sosok yang diangkat tak qualified," beber Marwan Batubara.

• Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nicholas Sean: Bebannya Tak Mudah Tapi Saya Yakin Papa Bisa

Menurut Marwan Batubara, terpilihnya Ahok itu bisa jadi ditonton masyarakat internasional.

"Kalau ada perusahaan strategis yang mengeluarkan bon secara rutin dan perlu pertanggungjawaban pada investor luar negeri, yang diangkat adalah orang seperti Ahok, maka kepercayaan mereka bisa jadi turun."

"Hal itu bisa berdampak pada perusahaan BUMN lainnya dan yang terpenting, kupon BUMN yang turun terjadi karena tingkat kepercayaan tersebut," ucap Marwan Batubara.

Marwan Batubara menilai, dari sisi governance, Ahok biasa mengelola dana yang off budget istilahnya, seperti saat Ahok BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta.