Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengesahan APBD 2020 pada 11 Desember mendatang.

"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 Desember," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Senin (15/11/2019).

Setelah disahkan dalam rapat paripurna, nantinya rancangan APBD itu akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

"Jadi setelah tanggal 11 Desember, kami kirim ke Mendagri untuk dievaluasi selama 15 hari. Berarti balik dari evaluasi jatuhnya tanggal 26 Desember," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan," tambahnya menjelaskan.

Ini berarti, pembahasan rancangan APBD 2020 DKI Jakarta molor dari waktu yang telah ditentukan oleh Kemendagri.

• Pembahasan RAPBD DKI Molor, Gubernur dan DPRD Terancam Tak Digaji 6 Bulan Hingga Sikap Kemendagri

Dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa rancangan Raperda tentang APBD 2020 seharusnya disepakati eskeutif dan legislatif sebulan sebelum pergantian tahun atau paling lambat pada 30 November mendatang.

Meski pembahasan molor dari jadwal yang telah ditentukan, Saefullah tetap yakin APBD 2020 akan disahkan tepat waktu, sebelum pergantian tahun.

"Insya Allah tanggal 1 Januari hingga 2 Januari teman-teman kita yang di Ragunan bisa makan," kata Saefullah berkelakar.