Breaking News:

APBD DKI Jakarta Alami Defisit, DPRD Usul Pangkas Tunjangan ASN Pemprov DKI Untuk Tutupi Defisit

DPRD DKI Jakarta usul pangkas Tunjangan ASN Pemprov DKI Jakarta untuk tutupi defisit APBD DKI Jakarta 2020.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Suasana rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di ruang rapat paripurna, Lantai 3 Gedung DPRD DKI, Kebin Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta memasuki babak baru.

Kini, pembahasan usulan anggaran tersebut telah masuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, usulan anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mengalami defisit.

Dimana dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020 anggaran yang diajukan mencapai Rp 89,4 triliun, sedangkan kemampuan keuangan DKI hanya sebesar Rp 87,1 triliun.

Target Penerimaan Pajak DKI Jakarta Kurang Rp 9 Triliun, DPRD DKI Cecar BPRD Saat Rapat Banggar

Ini berarti ada selisih Rp 2,3 triliun antaran usulan anggaran dengan kemampuan keuangan DKI Jakarta.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengusulkan Pemprov DKI memangkas anggaran tunjangan kinerja daerah atau TKD untuk menutup kekurangan itu.

"Kalau saya lihat di kerangka APBD kan di sini ada dividen tunjangan lebih kurang Rp 20 triliun dan saya yakin selamanya teman-teman tidak sampai 100 persen (penyerapannya)," ucapnya, Selasa (26/11/2019).

Dengan memangkas anggaran tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta maka diharapkan dapat menutup kekurangan Rp 2,3 triliun itu.

"Usul saya kenapa kita enggak coba mengambil dari TKD saja?" tanya Mujiyono dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Potensi pajak yang memang dimungkinkan naik kita tentukan di Rp 89 triliun," sambungnya.

Aksi Penjambretan di Neglasari Kota Tangerang, Korban Asyik Main Handphone Saat Bonceng Motor

Selain memangkas anggaran TKD yang masuk kategori belanja langsung (BL), politisi Demokrat ini pun mengusulkan untuk memangkas dana hibah yang tidak begitu penting peruntukannya.

"Ada lagi potensi yang bisa dikoreksi. Dana hibah karena ini besar sekali," kata Mujiyono.

"Kenapa tidak kita tunda dulu untuk menutupi yang Rp 2,3 triliun itu? Nanti kita bisa putuskan Rp 87 triliun atau Rp 89 triliun," sambungnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved