Breaking News:

UMK Bekasi 2020

Disnaker Kota Bekasi Bingung, Kenaikan UMK 2020 Buka Pakai Surat Keputusan Tapi Surat Edaran

Kepala Disnaker Kota Bekasi, Sudirman mengaku bingung mendapati kenaikan UMK 2020 tidak lagi diputuskan melalui SK Gubernur melainkan surat edaran.

Disnaker Kota Bekasi Bingung, Kenaikan UMK 2020 Buka Pakai Surat Keputusan Tapi Surat Edaran
Istimewa/Disnaker Kota Bekasi
Surat edaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait UMK 2020.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman mengaku bingung mendapati kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 tidak lagi diputuskan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat melainkan lewat surat edaran.

"Jadi sifatnya bukan SK ya, tapi surat edaran, tapi surat edaran bukan ditunjukkan ke pemerintah (Kota Bekasi)," kata Sudriman kepada TribunJakarta.com, Selasa, (26/11/2019).

Hal ini tentu berbeda dengan penetapan UMK 2019, Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK setelah menedapatkan rekomendasi nilai kenaikan dari Dewan Pengupahan Kota.

Pada SK biasanya terdapat poin utama yang berisi keputusan Gubernur Jawa Barat tentang kenaikan upah buruh.

"Kalau tahun lalu enggak begini (surat edaran) jawabannya, sistemnya keluar bentuknya SK (Gubernur Jawa Barat)," jelas dia.

Meski begitu, surat edaran kenaikan UMK 2020 yang baru diterima Disnaker, tetap terdapat poin yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui nilai rekomendasi kenaikan dari Dewan Pengupahan Kota.

"Nilainya (kenaikan UMK) enggak di sebutin di situ (surat edaran), hanya menerima rekomendasi aja hasil dari dewan pengupahan. Hanya gitu aja Gubernur Jawa Barat menyetujui," ujarnya.

Faktor yang membingungkan kata Sudirman, pada surat edaran itu ditunjukkan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang ada di wilayah setempat. Artinya, Disnaker dalam hal ini bukan target yang diberikan surat edaran.

Ketika ditanya apakah surat edaran itu disebar melalui Disnaker Kota Bekasi atau dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung mengirim ke tiap-tiap perusahaan, Sudirman tidak tahu secara teknis.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved