UMK Bekasi 2020

UMK 2020 Naik Tertinggi Kedua se-Indonesia, Pemkot Bekasi Tak Khawatir Pengusaha Kabur

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 di Kota Bekasi naik sebesar 5,81 persen dari UMK 2019.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Wakil wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa, (26/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 di Kota Bekasi naik sebesar 5,81 persen dari UMK 2019.

Hal ini menjadikan Kota Bekasi sebagai wilayah dengan UMK tertinggi kedua di Indonesia setelah Kabupaten Karawang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah menyetujui kenaikan UMK 2020 dengan menerbitkan surat edaran.

Upah Buruh di Kota Bekasi tahun depan mencapai Rp 4.589.708 di bawah Kabupaten Karawang yang nilainya mencapai Rp 4.594.324 juta per bulan.

Dalam perjalanan pembahasan kenaikan UMK 2020 di Kota Bekasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi secara tegas menolak kenaikan upah.

Mereka menilai, selama ini pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksaan UMK 2019.

Bahkan dari data internal yang dimiliki APINDO, perusahaan yang membayar upah sesuai ketetapan UMK 2019 di Kota Bekasi hanya 30 persen dari sekitar 3000 perusahaan.

Dampak yang mungkin bakal ditimbulkan jika UMK terus mengalami kenaikan menurut APINDO, terdapat sejumlah perusahaan melakukan pengurangan karyawan atau merelokasi pabrik ke daerah dengan upah yang lebih kompetitif.

Pelaku Tawuran Antar Geng Motor di Sunter dalam Pengaruh Alkohol

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ditemukan Tewas dalam Mobil

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, mengaku tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Sebab, mekanisme pengupahan sudah diatur sedemikian rupa dan bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

"Pengalaman untuk Kota Bekasi saya kira selama ini tidak ada ada gejolak yang luar biasa terkait dengan penetapan UMK yang ada," kata Tri dijumpai Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Selasa, (26/11/2019).

Tri juga menilai, dinamika pemebahasan UMK setiap tahunnya tentu ada penolakan dari sejumlah pihak termasuk APINDO. Tetapi ketika kenaikan UMK sudah ditetapkan, pada akhirnya secara implementasi perusahaan akan mengikuti dengan disesuaikan kemampuan perusahaan.

"Kan sudah ada mekanismenya, mana pengusaha yang misalnya ada keberatan kita evaluasi sejauh dengan kemungkinan dan sebagainya, pada akhirnya juga nanti musyawarah mufakat," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved