Delapan Desa di Kabupaten Tangerang Dianggap Rawan Kerusuhan Saat Pilkades 2019

Polisi telah memetakan wilayah yang rawan akan kericuhan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Tangerang.

Delapan Desa di Kabupaten Tangerang Dianggap Rawan Kerusuhan Saat Pilkades 2019
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Mapolresta Tangerang, Rabu (27/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TIGARAKSA - Polisi telah memetakan wilayah yang rawan akan kericuhan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Tangerang.

Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemetaan tersebut terbagi tiga klasifikasi yaitu kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.

"Terdapat 92 desa yang melaksanakan Pilkades di wilayah hukum kami. Terdapat 62 desa yang kurang rawan atau aman, ada 22 desa yang kami anggap rawan dan terakhir ada delapan desa yang kami anggap sangat rawan," kata Ade di Mapolresta Tangerang, Rabu (27/11/2019).

Ia melanjutkan, kategori kerawanan Pilkades ini bermacam-macam seperti berdasarkan sejarah konflik, hingga geografis.

"Jadi situsai politik daerah yang mudah tersulut intervensi itulah yang kita akan pertebal jumlah petugasnya," sambung Ade.

Ia menuturkan pihaknya akan menempatkan penebalan personel di tiap desa yang dianggap rawan.

Polisi Bongkar Praktik Judi di Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tangerang

Aparat Gabungan TNI-Polri Ringkus Pengedar Ganja di Komplek Kodam Tanah Kusir Jakarta Selatan

Penambahan personel akan lebih diprioritaskan kepada delapan desa yang dianggap sangat rawan saat pelaksanaan Pilkades pada 1 Desember 2019.

"Jadi di desa yang kurang rawan kami tempatkan 22 personel di tiap desa, kemudian di desa yang rawan kami tempatkan 30 personel di tiap desa, dan desa yang sangat rawan kami tempatkan 40 personel di tiap desa," ujar Ade.

Ade menambahkan setiap personel kepolisian tidak diperkenankan membawa senjata api.

Lanjutnya, pengamanan tersebut harus bersifat humanis.

"Tapi kami juga siapkan pasukan anti anarkis di tiap kecamatan. Kami larang setiap anggota membawa senpi, karena massa yang kita hadapi adalah massa yang sedang melakukan pesta demokrasi di desa," tutup Ade.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved