KPPI Targetkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Parlemen

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) berniat menggencarkan partisipasi perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal tersebut menjadi fokus KPPI saat menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Hotel Twin Plaza, Jalan S.Parman, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

"Rakernas ini adalah cara kami untuk mengkonsolidasikan kembali perempuan-perempuan politik dari seluruh partai bahwa keberadaan mereka masih belum mendapatkan pengakuan yang semestinya," kata Ketua Umum KPPI, Dwi Septiawati Djafar saat membuka Rakernas KPPI.

Dwi memaparkan, kendati ada kenaikan angka keterwakilan perempuan di DPR RI untuk periode saat ini dibanding periode 2014-2019, namun jumlanya masih jauh dari kuota 30 persen yang ditargetkan.

"Saat ini dari 575 orang anggota DPR RI yang terpilih, hanya 119 orang wakil perempuan. Atau kalau dipersentasekan baru sekitar 20,5 persen. Padahal idealnya sekitar 184 orang kalau mengacu dari target 30 persen,"

Untuk itu, kata Dwi, KPPI meminta seluruh perempuan untuk lebih berperan aktif agar dapat memenuhi target 30 persen keterwakilan di parlemen, termasuk di kepengurusan tiap partai politik.

Menurutnya, selama ini perhatian partai politik untuk memberikan peran kepada perempuan belum maksimal.

Adapun dari 15 partai politik yang ada di tanah air, Dwi menyebut setiap kader perempuan adalah bagian dari KPPI.

"Kami merasakan keterwakilan perempuan di parpol masih setengah hati. Meskipun kami akui ada alasan yang bisa diterima diantaranya soal elektabilitas dan popularitas yang masih kalah dibanding pria," kata Dwi.

• Penjelasan Lengkap Orang Tua Kenapa Anaknya Tidak Hormat Bendera: Sesuai Ajaran Agama Kami

• Timnas U-23 Indonesia Lanjutkan Tren Kemenangan di SEA Games 2019, Kalahkan Singapura 2-0

Karenanya, Dwi meminta agar partai politik mau lebih mengedepankan kader perempuannya untuk tampil.

Ia tak mau perempuan hanya dijadikan pelengkap sebagai syarat pencalonan di masing-masing partai.

“Misalnya, jangan menempatkan perempuan di Dapil neraka, atau menaruh caleg perempuan di nomer terendah,” katanya.