Respons Anies Baswedan Soal Dipangkasnya Anggaran Hunian DP Nol Rupiah

Orang nomor satu di DKI ini pun masih berharap, anggaran untuk menjalankan program unggulannya semasa kampanye dulu tidak jadi dipangkas.

Respons Anies Baswedan Soal Dipangkasnya Anggaran Hunian DP Nol Rupiah
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menandatangani nota kesepahaman rancangan APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal pemangkasan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) untuk program hunian dp nol rupiah.

Orang nomor satu di DKI ini pun masih berharap, anggaran untuk menjalankan program unggulannya semasa kampanye dulu tidak jadi dipangkas.

"Masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," ucapnya, Kamis (28/11/2019).

Adapun anggaran untuk subsidi bagi masyarakat yang menginginkan hunian DP nol rupiah ini awalnya diusulkan sebesar Rp 2 triliun.

Namun, anggaran tersebut dipangkas setengahnya menjadi Rp 1 triliun saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020 di masing-masing komisi DPRD DKI Jakarta.

Anggaran tersebut pun kembali dipangkas oleh dewan saat penyisiran anggaran untuk mengatasi defisit anggaran Rp 10 triliun.

Meski anggaran untuk menjalankan program unggulannya disunat hingga Rp 1,5 triliun, namun ia berharap hal ini tidak mengganggu program-program strategis yang telah dicanangkan Pemprov DKI pada 2020 mendatang.

Alasan Pihak Keluarga Semayamkan Jenazah Ciputra di Artpreneur Kuningan

"Kita lihat nanti, kita ingin pastikan semua kegiatan strategis aman, karena ini menyangkut kepentingan yang besar sekali," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, DPRD bersama Pemprov DKI baru saja menyepakati anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 sebesar Rp 87,9 triliun.

Kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang berlangsung siang tadi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Sebelum menyepakati angka tersebut, rancangan APBD 2020 sendiri sempat mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.

Untuk mengatasi hal itu, anggota dewan bersama eksekutif kembali melakukan penyisiran dan memangkas sejumlah usulan anggaran.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved