Tim Hukum FPI Ngaku Sulit Urus SKT, Jawab Ini Saat Disinggung Ucapan Rizieq 'Jokowi Presiden Ilegal'

Sementara itu saat curhat soal keluhannya mengurus SKT, Habib Ali Alatas mendapatkan pertanyaan dari penggiat media sosial Eko Kunthadi.

Tim Hukum FPI Ngaku Sulit Urus SKT, Jawab Ini Saat Disinggung Ucapan Rizieq 'Jokowi Presiden Ilegal'
Youtube TV One
Surat keterangan terdaftar (SKT) dari FPI terhambat karena adanya persyaratan yang belum dipenuhi. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Surat keterangan terdaftar (SKT) dari FPI terhambat karena adanya persyaratan yang belum dipenuhi.

Anggota Tim Hukum FPI Habib Ali Alatas mengaku kesulitan saat mengurus surat tersebut.

Saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia TV One, Habib Ali Alatas mengaku harus bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri.

TONTON JUGA

Dikutip TribunJakarta.com, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, status perpanjangan izin bagi ormas FPI bergantung pada keputusan tim.

Tim yang dimaksud, yakni Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM.

Tim tersebut masih mengkaji surat rekomendasi yang diberikan oleh Kemenag untuk perizinan FPI.

"Surat itu kan hasil kajian dari Litbang Kemenag soal FPI. Jadi, nanti akan dibahas tim untuk dilihat substansinya apa sih isi surat rekomendasi itu," ujar Bahtiar di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Sementara itu saat curhat soal keluhannya mengurus SKT, Habib Ali Alatas mendapatkan pertanyaan dari penggiat media sosial Eko Kunthadi.

Pemuda di Aceh Nekat Cegat Istri TNI di Jalan Desa, Niat Bejatnya Gagal Setelah Korban Berteriak

TONTON JUGA

Halaman
1234
Penulis: Rr Dewi Kartika H
Editor: Siti Nawiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved