Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politisi PSI William Aditya Sarana diduga melakukan pelanggaran kode etik lantaran mengunggah dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang belum disepakati.

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta pun telah rampung menyelesaikan pemeriksaan terhadap politisi 23 tahun tersebut.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyebut, selama pemeriksaan, William bersikap kooperatif dengan pihaknya.

"Dia kooperatif, cerita semuanya," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2019).

Dijelaskan Nawawi, William sengaja mengunggah temuaan adanya anggaran mistis dalam KUA-PPAS 2020 lantaran jengah terhadap sikap Pemprov DKI yang tidak juga membuka rancangan anggaran 2020 ke publik.

"Alasannya itu karena dia sudah bersurat empat kali, tapi tidak juga dijawab. Menurutnya ini milik publik dan dia mengunggah ke media sosial atas dasar persetujuan fraksinya," ujarnya.

Meski dianggap tidak proporsional lantaran mengunggah usulan anggaran di komisi E yang bukan merupakan bidangnya, namun Nawawi mengaku, pihaknya mengapresiasi kritikan yang disampaikan oleh William.

Terlebih, anggota dewan juga diharuskan bersikap kritis saat kebijakan yang dibuat oleh eksekutif tidak berpihak kepada masyarakat.

"Hanya yang harus disadari oleh seluruh anggota dewan itu bahwa legislatif di tingkat provinsi/kabupaten/kota sejajar dengan penyelenggara pemerintah di daerah," tuturnya.