Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota dewan dari Fraksi PSI William Aditya Sarana direkomendasikan sanksi ringan berupa teguran secara lisan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI.

Pasalnya, politisi 23 tahun ini dianggap tidak proporsional saat menyampaikan ke publik temuan anggaran mistis dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Meski kadernya diberi sanksi karena mengkritik kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun PSI mengaku tak gentar.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian pun menyebut, pihaknya tetap akan bersikap kritis bila ada kebijakan Pemprov DKI yang tidak pro rakyat.

"Saya berharap animo kesadaran dan sikap kritis publik yang mulai terbentuk jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena putusan itu," ucapnya, Jumat (29/11/2019).

"Karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga bagi masyarakat," tambahnya.

Menurutnya, keterbukaan sendiri merupakan bagian dari pendidikan politik terhadap masyarakat.

"Saya berterima kasih atas respon positif dan dukungan masyarakat kepada kami. Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/11/2019).

BK DPRD DKI Rekomendasikan William Diberi Sanksi, PSI: Aneh dan Berlebihan