Pengamat: Tak Relevan Tuduhan Keterlibatan Pemerintah dalam Munas Golkar
Menurut Hari, hal itu tidak relevan karena Partai Golkar telah menjadi bagian utama dari partai koalisi yang loyal mendukung pemerintahan Jokowi.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Airlangga, Hari Fitrianto menanggapi isu tudingan adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo yang ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengungkapkan, tuduhan intervensi itu tidak relevan.
"Tuduhan istana mengintervensi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar sebenarnya itu tidak relevan, secara realitas politik, istana tidak dalam posisi berkepentingan untuk ikut memengaruhi siapa yang akan menjadi Ketum Golkar," ujar Hari, Kamis (28/11/2019).
Menurut Hari, hal itu tidak relevan karena Partai Golkar telah menjadi bagian utama dari partai koalisi yang loyal mendukung pemerintahan Jokowi.
Berbagai nama yang muncul sebagai calon ketua umum dinilai Hari juga memiliki kedekatan dengan pemerintah.
“Siapapun yang terpilih tentunya tidak akan berpaling dari poros kekuasaan Jokowi. Tinggal para calon ini yang justru berlomba untuk dapat menyesuaikan diri sehingga relevan dengan visi pemerintahan Jokowi saat ini dan ke depan," tutur Hari.
Menjelang Munas yang akan dilaksanakan 3-6 Desember 2019 nanti, situasi internal Golkar mulai memanas dan terlihat pertarungan dari kubu-kubu yang hendak bertarung memperebutkan posisi ketua umum. Dua kubu terkuat antara lain kubu petahana Airlangga Hartarto dan kubu penantang Bambang Soesatyo.
Salah seorang pendukung Bambang Soesatyo, Syamsul Rizal, menuding adanya upaya memengaruhi pimpinan-pimpinan DPD Partai Golkar di daerah oleh sejumlah menteri kabinet tanpa sepengetahuan Jokowi.
Ia menyebut adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang campur tangan dalam pemilihan ketum partainya. Syamzul mengatakan 3 menteri tersebut menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.
Hari menilai pernyataan yang dilayangkan oleh loyalis Bamsoet tersebut hanyalah sebuah dinamika pertarungan saja.
"Ini hanya bunyi-bunyian yang dilakukan oleh kubunya Bamsoet sebagai sebuah dinamika pertarungan menjelang Munas yang dapat memberi ruang mereka untuk bermanuver, menyerang dan kemudian melakukan bargaining," ujar Hari.
Sementara, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi juga menanggapi hal ini. Ia menilai Partai Golkar merupakan partai yang mapan dan kuat, selalu menjadi bagian utama dalam pemerintahan, sehingga memiliki dinamika yang khas secara internal maupun eksternal dalam setiap munasnya.
“Kepemimpinan Airlangga dan kehadiran Golkar di pemerintahan Jokowi melambangkan kemampuan Partai Golkar dalam berpartisipasi secara teknokratik di dalam pemerintahan, seiring dengan kemampuannya membawa keseimbangan (politik),” kata Yogi.
• Kisah Bocah 9 Tahun Pemilik Nama Lembah Manah, Lahir di RS dan Dokter yang Sama dengan Cucu Jokowi
• Eselon 3 dan 4 Diganti dengan Kecerdasan Buatan, Begini Penjelasan Presiden Jokowi
Yogi menambahkan, siapapun yang menantang Airlangga harus mampu mengimbangi sisi teknokratis Airlangga dan memperkuat transformasi citra Partai Golkar sebagai partai bersih paska kepemimpinan Setya Novanto.
"Airlangga berhasil re-branding Partai Golkar dengan konsep kekinian, produktif dan milenial, 4.0, serta sebagai partai yang jauh dari citra transaksional. Dua citra ini yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi tentunya," jelas Yogi saat diwawancarai, Kamis (28/11/2019).
