Meski Sudah Disepakati, DPRD Kota Bekasi Beri Catatan Terhadap APBD 2020

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro, mengatakan, ada empat catatan yang diberikan pihaknya pada APBD 2020 yang baru disahkan.

Meski Sudah Disepakati, DPRD Kota Bekasi Beri Catatan Terhadap APBD 2020
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi telah sepakat menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp5,8 Triliun.

Rapat paripurna penetapan APBD 2020 dilakukan dini hari pada, Sabtu, (30/11/2019) lalu di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.

Meski sudah disepekati, DPRD Kota Bekasi berikan sejumlah catatan pada APBD 2020 untuk lembaga eksekutif agar dapat dilaksankan pada APBD Perubahan petengan tahun mendatang.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro, mengatakan, ada empat catatan yang diberikan pihaknya pada APBD 2020 yang baru disahkan.

"Catatan itu beban belanja penyelenggaraan pemerintah sebesar 60 persen dari nilai APBD," kata Chairoman saat dikonfimasi, Senin, (2/12/2019).

Pada APBD 2020 yang sudah disepakati, tertuang belanja tidak langsung sebesar Rp2,25 triliun dan gaji pegawai kontrak yang dimasukkan ke dalam belanja langsung penunjang urusan sebesar Rp817,08 miliar.

"Belanja langsung penunjang urusan itu artinya bersifat administratif pemda, jika ditambah dengan belanja tidak langsung nilainya menjadi Rp3,5 miliar atau 60 persen dari APBD," jelas dia.

Tukang Ojek Ditemukan Membusuk di Tangerang, Warga Curiga Bau Busuk yang Timbul dari Rumah Korban

Selain itu, catatan lain yang diberikan DPRD Kota Bekasi adalah, anggaran insetif RT/RW. Pada APBD yang sudah disepekati, pemerimtah menganggarkan insetif sebesar Rp5 juta per tahun untuk ketua RT dan Rp7,5 juta per tahun untuk ketua RW.

"Jika dibagi per bulan insentif untuk ketua RT itu baru Rp416 ribu per bulan dan untuk ketua RW Rp625 per bulan," ungkap Chairoman.

DPRD dalam hal ini sepakat agar insentif RT/RW dapat dikembalikan seperti semula yang pada tahun ini nilainya Rp1.250.000 per bulan untuk ketua RT dan Rp1.750.000 per bulan untuk ketua RW.

"DPRD meminta agar dana operasional RT/RW itu dinormalkan kembali sesuai kondisi keuangan daerah tahun mendatang," jelasnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved