Anggota DPR: Penerimaan Pajak Menjadi Risiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat Ini

Bahkan, dikatakannya, diperkirakan short fall pajak pada tahun 2019 ini berada dikisaran Rp 140 triliun atau yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Anggota DPR: Penerimaan Pajak Menjadi Risiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat Ini
Istimewa/Dok Pribadi
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi cenderung pesimistis dengan penerimaan pajak tahun 2019 bakal sesuai dengan target yang diharapkan.

Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada akhir Oktober yang baru mencapai 65,71 persen.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Oktober 2018, realisasinya telah mencapai 71,7%. Itu artinya sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi penerimaan pajak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, atau hanya mencapai 89 persen," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, dikatakannya, diperkirakan short fall pajak pada tahun 2019 ini berada dikisaran Rp 140 triliun atau yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir ini.

Masih dikatakan Marwan, dengan tidak tercapainya penerimaan pajak, maka dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87 persen dari PDB, yang diperkirakan hingga 2–2,5% dari PDB.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan (Istimewa/Dok Pribadi)

Ketua DPP PKS Ngaku Terharu Saat Peserta Reuni Akbar 212 Doakan Presiden Jokowi dan Kiai Maruf

"Atas realitas tersebut, pemerintah dipastikan akan melakukan penambahan jumlah utang dalam pospembiayaan APBN 2019. Sumberpembiayaan melalui SBN yang ditargetkan sebesar Rp 829 triliun, telah terlampaui hingga mencapai Rp 984 triliun," papar anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung II tersebut.

Sehingga, sambung dia, secara akumulasi sampai dengan Oktober 2019 total utang pemerintah telah mencapai Rp 4.756 triliun dengan komposisi SBN sebesar Rp.3.984 triliun dan pinjaman sebesar Rp 771 triliun.

"Dari komposisi utang tersebut, yang patut diwaspadai pemerintah adalah utang SBN Valas yang jumlahnya mencapai Rp 1.060
triliun atau sekitar 22 persen dari total utang pemerintah."

"Dalam situasi perlambatan ekonomi dunia tentunya pemerintah perlu mewaspadai resiko pembalikan modal yang sewaktu-waktu dapat terjadi," ujar politikus Demokrat itu.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved