Demokrat Anggap Wacana Presiden Tiga Periode Pengkhianatan Terhadap Semangat Reformasi

Kapoksi Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan Partai Demokrat menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk jabatan presiden tiga periode.

Demokrat Anggap Wacana Presiden Tiga Periode Pengkhianatan Terhadap Semangat Reformasi
TribunJateng/istimewa
Logo Partai Demokrat 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kapoksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menegaskan Partai Demokrat menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk jabatan presiden tiga periode.

Menurutnya, wacana presiden tiga periode merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

Sebab usulan itu, kata dia, merusak nilai-nilai demokrasi dan berpotensi mengembalikan Indonesia ke Otoritarianisme.

"Kita ingin semangat reformasi ini terus tetap hidup untuk iklim demokrasi Indonesia yang lebih baik. Jangan kita mengorbankan reformasi untuk syahwat politik sesaat," kata Wahyu Sanjaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Bendum Karang Taruna ini pun menyatakan, kekuasaan yang terlalu lama menimbulkan banyak masalah, satu di antaranya adalah korupsi.

Dia pun menilai, penggagas wacana jabatan presiden tiga periode melalui amandemen telah sesat dalam berlogika.

"Ini bukti sesat dalam berpikir dan mengorbankan masyarakat luas yang selama ini telah menjalankan demokrasi dengan baik. Jadi, tidak perlu berwacana yang tidak logis dengan mendorong wacana yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi," tegasnya.

Seperti diketahui, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menguat beberapa waktu belakangan.

Ada pihak yang dikabarkan menghendaki batas maksimal masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, hingga masa jabatan presiden hanya satu periode dengan waktu delapan tahun.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Maling Bersenjata Api Beraksi di Pondok Kopi, Tak Segan Tembak Warga saat Aksinya Dipergoki

Sempat Tertekan, PSS Sleman Akhirnya Pesta Gol ke Gawang Badak Lampung FC

Ia pun curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), dilansir dari Youtube KompasTV.

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sekarang kenyataannya seperti itu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," ungkapnya.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved