Komisi I DPR Minta TVRI Bayar Tunggakan Honor Karyawan Sebelum 31 Desember 2019

Menurutnya, TVRI seharusnya berorientasi kepada konten lokal nasional yang sesuai dengan visi dan misi TVRI.

Komisi I DPR Minta TVRI Bayar Tunggakan Honor Karyawan Sebelum 31 Desember 2019
Tribun Jakarta.com/Wahyu Aji
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Tribun/Wahyu Aji 

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon menyoroti anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi TVRI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12/2019) kemarin.

"Dengan Anggaran Rp 1,1 triliun tapi masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Diantaranya masih adanya pembayaran honor karyawan yang tertunda hingga sekarang dan program yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme padahal itu dibiayai oleh APBN," kata Fadli Zon.

Menurutnya, TVRI seharusnya berorientasi kepada konten lokal nasional yang sesuai dengan fungsi dan visi misi TVRI.

"Seperti budaya, seni ataupun kekayaan tradisional lainnya. DPR berharap ada perbaikan soal itu. Kenapa harus membeli program sementara dengan memproduksi sendiri bisa lebih murah, dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, tapi tidak diberdayakan secara maksimal jadi karyawan TVRI kerjanya apa?" kata Fadli Zon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyinggung soal Satuan Kerabat Kerja (SKK) atau honorarium karyawan yang terlambat untuk segera dibayarkan.

"Sehingga sidang memutuskan mengamanatkan kepada direksi agar hingga akhir tahun 2019 seluruh tunggakan SKK dapat dibayarkan sebelum tanggal 31 Desember 2019," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).

Menurutnya, TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik bertujuan menyajikan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

"Visinya misinya TVRI itu tidak bersaing di ranah yang menjadi kekuatan TV swasta berjaringan. Visinya muncul di pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa, tapi operasionalisasinya enggak ke situ," katanya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengkritisi, TVRI sebagai televisi “plat merah” yang justru membeli program siaran asing seperti Liga Inggris untuk konten penyiarannya.

Menurut Muzzammil, TVRI semestinya mengangkat nilai- nilai budaya dan unsur kebhinekaan dalam kearifan lokal.

"TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menanyangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan. Jadi, kalau TV swasta itu gambarannya kota, anak muda dan metropolis. Maka TVRI itu kalau saya bayangkan tentang rakyat, desa, laut, hutan, kekayaan alam lainnya. Seharusnya seperti itu, maka tv swasta tidak bersaing dengan anda (TVRI),” katanya.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved