DPRD Minta Pemprov DKI Tutup Rumah Potong Babi di Jakarta Barat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menutup rumah pemotongan hewan (RPH) babi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Pasalnya, keberadaan RPH babi itu dikeluhkan warga sekitar yang merasa terganggu dengan bau limbah dari kegiatan pemotongan babi.

Hal ini disampaikan sejumlah fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, keberadaan RPH ini melanggar Perda DKI Jakarta No 4/2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, Peredaran Unggas.

"Jika pelaku usaha swasta sudah dilarang jika bertentangan dengan Perda tersebut, lalu mengapa Darma Jaya selaku BUMD tidak menyesuaikan dengan aturan itu," ucapnya, Rabu (4/12/2019).

Terlebih, dikatakan Purwanto, RPH babi itu hanya memenuhi 10 sampai 20 persen kebutuhan babi di Jakarta.

"Jumlah babi yang dipotong setiap hari hanya sekira 200 ekor atau untuk menyuplai 10 sampai 20 persen kebutuhan babi di DKI Jakarta," ujarnya.

Tak sampai di situ, ia pun meminta lahan seluas lima hektar yang selama ini digunakan untuk RTH babi dialihfungsikan.

"Lahan RTH mencapai lima hektar ini akan lebih bermanfaat jika dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," kata Purwanto.

• Penyandang Disabilitas Bisa Periksa Gigi Gratis di Stasiun MRT

• Resmi Dilantik Jadi Rektor UI, Ini yang Akan Dilakukan Profesor Ari Kuncoro

Tak hanya Gerindra, Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta juga mendesak Pemprov DKI segera menutup RPH tersebut lantaran keberadaannya meresahkan warga.

"Fraksi Demokrat meminta agar rumah potong babi yang terdapat di Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tutur Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat.