Soroti Program Rumah DP Nol Rupiah di Jakarta, PDIP: Realisasinya Bertolak Belakang dari Tujuan
Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta menyoroti program rumah DP Nol Rupiah yang selalu digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Suharno
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta menyoroti program rumah DP Nol Rupiah yang selalu digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu.
Fraksi PDIP menjadi yang paling keras menyoroti program unggulan orang nomor satu di DKI Jakarta ini.
Bahkan, partai berlogo banteng ini menyebut realisasi hunian DP Nol Rupiah ini bertolak belakang dari tujuan awalnya, dimana visinya ialah menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga ibu kota.
Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan harga yang dipatok cukup tinggi oleh Pemprov DKI Jakarta.
• Persija Jakarta dan Persib Bandung Berpeluang Dampingi PSM Makassar di AFC Cup 2020, Ini Syaratnya
"Banyak masyarakat DKI yang mengeluh dengan harga rumah DP nol rupiah tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ucap anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak, Rabu (4/12/2019).
Ia pun menilai, Pemprov DKI tidak serius dalam pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif sewa ringan akibat terlalu fokus pada program rumah DP nol rupiah.
Padahal, Pemprov DKI sendiri menargetkan 232 ribu unit rusunawa baru dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Oleh karena anggaran diprioritaskan untuk program hunian DP bol rupiah, maka Pemprov DKI tidak melanjutkan program rusunawa bagi masyarakat bawah," ujarnya membacakan pandangan Fraksi PDIP.
"Sehingga target (232 ribu unit rusunawa) terancam tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.
• Stefano Cugura Ungkap Perbedaan Saat Bawa Persija Jakarta Juara Liga 1 Dibanding dengan Bali United
Seperti diberitakan sebelumnya, kritikan terhadap program rumah nol rupiah ini juga dilkntarkan oleh salah satu partai pengusung Anies, yaitu Fraksi PKS.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, proses Rumah Samara DP nol persen tidak jelas prosedurnya.
Terkhusus, kata dia, unit pengelola rumah susun (UPRS) yang mengelola Rusunawa DP nol persen.
"PKS menyoroti lambatnya penetapan penghunian Rumah Samara DP nol persen. Karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas di UPRS dan Bank DKI," ucapnya, pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Padahal, lanjutnya, program Rumah DP nol persen sangat baik dinikmati warga Jakarta yang ingin memiliki tempat tinggal.
"UPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan Rusunami Samawa," ujarnya.
"Dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," sambungnya. (*)
