Disdik DKI Bakal Cabut KJP Plus Jika Orangtua Siswa Miliki Mobil Pribadi

Disdik DKI menemukan sekira 81.000 siswa yang orangtuanya terindikasi memiliki mobil pribadi.

Disdik DKI Bakal Cabut KJP Plus Jika Orangtua Siswa Miliki Mobil Pribadi
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Plt Kepala Disdik DKI Syaefuloh Hidayat saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, pihaknya akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus milik siswa yang orangtuanya memiliki mobil pribadi.

Pasalnya, pemilik kendaraan roda empat dikategorikan keluarga mampu sehingga tidak berhak menerima KJP Plus.

"Jika memang terbukti bahwa orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk menerima KJP Plus, maka akan dilakukan pemutusan," ucapnya, Kamis (5/12/2019).

Dari hasil penelusuran Disdik DKI, Syaefulloh menyebut, pihaknya menemukan sekira 81.000 siswa yang orangtuanya terindikasi memiliki mobil pribadi.

Meski demikian, pihak Disdik DKI tetap akan melakukan verifikasi ke lapangan sebelum benar-benar mencabut KJP Plus milik siswa yang orangtuanya memiliki kendaraan roda empat.

"Kami mencoba mengolah data untuk mengidentifikasi apakah ada yang teridentifikasi memiliki kendaraan, tapi bukan serta merta kita langsung potong," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Kita tetap lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan dari sisi kemampuan ekonominya seperti apa," tambahnya menjelaskan.

Tak hanya itu, Disdik DKI juga masih memberi kesempatan kepada orangtua siswa pemilik KJP Plus yang terdaftar memiliki mobil, tetapi tidak benar-benar mempunyai kendaraan tersebut.

Dirut Garuda Indonesia Dicopot, Diduga Terlibat Penyelundupan Harley Davidson Ilegal, Ini Profilnya

Terkuak CCTV Rumah Dicabut di Kasus Kematian Hakim PN Medan, Sang Istri Beri Kesaksian Begini

SEA Games 2019: Timnas U-23 Thailand Ungguli Vietnam di Babak Pertama

"Lebih dari 60.000 orang melakukan pemblokiran, mereka ke Samsat dan melakukan pemblokiran. Artinya, mobil itu bukan mobil miliknya," tuturnya.

Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan data-data pemilik kendaraan mewah.

"Kemarin kan sempat ramai pemilik KJP ada mobil mewah, nah ternyata itu bukan miliknya kan," kata Syaefulloh.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved