Punya Kendaraan Lebih dari Satu, Tapi Menunggak Pajak Jadi Fenomena di Jakarta

"Fenomena itu karena mereka memang banyak uang lah," ucapnya, saat ditemui TribunJakarta.com, di kantor Samsat Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Punya Kendaraan Lebih dari Satu, Tapi Menunggak Pajak Jadi Fenomena di Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Kepala Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat, Manarsar Simbolon, saat ditemui TribunJakarta.com, di kantornya, Kamis (5/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Kepala Unit PKB dan BBNKB Jakarta Pusat, Manarsar Simbolon, menyebut fenomena kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit ditengarai dari banyaknya uang yang dimiliki.

"Fenomena itu karena mereka memang banyak uang lah," ucapnya, saat ditemui TribunJakarta.com, di kantor Samsat Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Kendati begitu, menurutnya, banyak di antara mereka yang enggan membayar pajak progresif.

Total 299 Mobil Mewah di Jakarta Menunggak Pajak, Petugas Samsat Datangi Sang Pemilik

Petugas Samsat Jakarta Pusat mencatat 138 pemilik mobil mewah senilai Rp 1 miliaran belum bayar pajak.

Data tersebut dihimpun dari wilayah Jakarta Pusat saja. Terhitung sejak Oktober 2019 hingga hari ini.

"Tapi ya, itu orang tak taat bayar pajak, kalau dia berani punya mobil banyak, ya harus taat bayar pajak progresif," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan mayoritas pemilik kendaraan lebih dari satu berusaha menghindari pajak progresif.

Karenanya, kata dia, banyak di antara mereka memiliki unit kendaraan keduanya atas nama badan hukum.

"Jadi, banyak pemilik mobil mewah, mereka bikin nama atas badan hukum. Karena kalau badan hukum, (tidak kena progresif)," ujarnya.

"Jadi, misalnya di perusahaan itu ada 20 mobil, pajaknya semua rata dua persen. Kan kalau punya unit kendaraan kedua, ada pajak progresifnya 0,5 persen," dia menjelaskan.

Seyogiyanya, kata dia, mobil-mobil yang tercatat pada kantor tersebut dicatat sebagai kendaraan inventaris.

"Seyogianya, mobil yang tercatat pada kantor tersebut dicatatnya mobil inventaris. Sebenarnya, itu hanya memang tidak patuh membayarkan pajak sama negara saja," ucap dia.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved