KS-NIK Dihentikan, Wali Kota Bekasi Bakal Ajukan Judicial Review UU Kesehatan dan BPJS

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bakal mengajukan judicial review ke MK terkait undang-undang kesehatan dan BPJS.

KS-NIK Dihentikan, Wali Kota Bekasi Bakal Ajukan Judicial Review UU Kesehatan dan BPJS
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang kesehatan dan BPJS.

Hal ini dilakukan usai diberhentikan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) milik Pemerintah Kota Bekasi lantaran dianggap tumpang tindik dengan peraturan pemerintah pusat.

"Sambil menunggu kita judicial review ke MK," kata Rahmat saat dikonfimasi TribunJakarta.com, Minggu, (8/12/2019) kemarin.

Menurut dia, undang-undang kesehatan dan BPJS yang saat ini sudah serta dijalankan pemerintah pusat telah mengebiri undang-undang tentang pemerintah daerah.

"UU kesehatsn dan BPJS (bakal di judicial review) karena mengkebiri UU 23/2014 tentang Otda (otonomi daerah) pasal 9 ayat 3 dan pasal 12 tentang yang menjadi urusan wajib daerah ada 6 butir, bisa dilihat," terang pria yang akrab disapa Pepen.

Adapun pada undang-undang 23 tahun 2014 pasal 9 ayat 3 menyebutkan, urusan daerah yang konkuren sebagaimana dimakud ayat 1 adalah Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam pasal 12 disebutkan, urursan Pemerintah wajib yang menjadi Dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi ; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perlindungan masyarakat, serta sosial.

Rahmat mengaku sudah menyiapkan tik advokat yang ia bernama Tim Patriot Advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum dalam pengajuan Yudicial Review ke MK.

"Malam ini difinalkan (persiapan pengajuan ke MK), insya Allah (pekan depan diajukan)," tegas di.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved