APPBI Kritik Perda Perpasaran, Dinilai Bisa Picu Persaingan Tak Sehat Antar UMKM

ada alternatif lain selain UMKM diberikan tempat gratis, misalnya UMKM bekerjasama dengan pengelola pusat belanja membuat event-event

APPBI Kritik Perda Perpasaran, Dinilai Bisa Picu Persaingan Tak Sehat Antar UMKM
Istimewa/Dokumen APPBI
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) saat bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, pihaknya mengapresiasi Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Naik Kelas yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Sebab, menurutnya, program tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta terkait UMKM melalui kebijakan perdanya.

"Jangan seperti yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Perda ini mewajibkan Pengelola Pusat Belanja untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20% untuk UMKM dengan gratis. Bagi APPBI, aturan ini tidak mungkin untuk diterapkan," tegas Stefanus di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

“Kalau itu (perda Perpasaran) bukan naik tingkat, tapi malah membunuh UMKM yang ada,” imbuhnya.

Keharusan bagi para pengelola pusat belanja untuk menyediakan ruang usaha 20% dan diberikan secara gratis, justru menurutnya, persaingan antar UMKM nantinya jadi tidak sehat.

"Saat ini sudah ada 50 ribu lebih UMKM yang beroperasi di pusat-pusat belanja," ungkapnya.

Untuk diketahui, terang dia, mall yang ramai saja saat ini Break Event Point (BEP)-nya sekitar 10-11 tahun, bahkan bisa 15-17 tahun.

"Itu artinya jika ditambah kewajiban untuk memberikan ruang usaha 20%, BEP-nya menjadi tak terhingga. Para owner bilang, kalau begini kita tutup aja semua. Kalau tutup saya kira, yang dirugikan banyak,” tutur Ridwan.

Yang jelas, kata dia, aturan tersebut juga sulit untuk diterapkan. Sebab untuk pusat perbelanjaan strata title, semua kios sudah laku terjual. Adapun untuk leased mall, pengelola memiliki kontrak dengan penyewa dari 5 hingga 10 tahun.

Kalaupun aturan tersebut diterapkan, menurutnya, UMKM juga belum tentu hidup.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved