Polemik Anggota TGUPP Rangkap Jabatan
DPRD DKI Batasi Anggota TGUPP, Anies Baswedan: Oposisi Sangat Keras karena TGUPP Efektif
Terkuaknya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merangkap jabatan menulai polemik. Anies Baswedan bersuara.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Terkuaknya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merangkap jabatan menulai polemik.
Pembahasan anggaran TGUPP yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pun berlangsung alot.
Fraksi PDIP dan PSI menjadi yang paling menentang uang rakyat itu digelontorkan untuk menggaji 67 anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
Meski menyetujui anggaran TGUPP dibebankan kepada APBD 2020, namun anggota dewan akhirnya membatasi jumlah anggota TGUPP menjadi maksimal 50 orang saja.
Menanggapi pembatasan anggota TGUPP ini, Gubernur Anies Baswedan pun angkat bicara.
Anies menyebut, dua partai oposisi yang keras menentang TGUPP lantaran tidak suka dengan kinerjanya yang dianggap baik.
"Pihak oposisi sangat keras pada TGUPP karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," ucapnya, Selasa (10/12/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menyebut, semakin sering dikritik maka kinerja TGUPP semakin dirasakan.
"Oposisi selalu mengarahkan untuk mengkritik, kemudiannya pantauannya. Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," ujarnya di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD memutuskan membatasi jumlah anggota TGUPP maksimal menjadi 50 orang.
Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada Senin (9/12/2019) lalu.
"Dengan mengucap bismillah, saya putuskan TGUPP menjadi 50 orang," ucap Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sambil mengetuk palu, Senin (9/12/2019) malam.
Diketahui, saat ini jumlah anggota TGUPP sendiri mencapai 66 orang ditambah dengan satu ketua.
Rinciannya, sebanyak 44 orang anggota mengurusi bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, 11 orang di bidang respon strategis, 7 anggota bidang hukum dan pencegahan korupsi, serta 4 anggota bidang pengelolaan pesisir.
