Polemik Anggota TGUPP Rangkap Jabatan

Kala Suara DPRD DKI Jakarta Terpecah Gara-gara Anggaran TGUPP

Pembahasan anggaran TGUPP berlangsung alot dalam rapat paripurna Banggar DPRD DKI Jakarta. Fraksi-fraksi di DPRD DKI terpecah menyikapi TGUPP.

Kala Suara DPRD DKI Jakarta Terpecah Gara-gara Anggaran TGUPP
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Suasana rapat paripurna Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pembahasan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berlangsung alot dalam rapat paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, suara anggota dewan terbelah menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung dan yang menolak anggaran TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fraksi PDIP dan PSI menjadi pihak yang menyuarakan ketidaksetujuannya dan menolak keras anggaran TGUPP dimasukan dalam APBD 2020.

"Jika di Komisi A disetujui, saya menjadi satu-satunya yang tidak setuju sampai saat ini," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Senin (9/12/2019).

Politisi senior ini pun memberikan dua usulan agar pembahasan TGUPP ini tidak berlarut-larut.

"Usulan pertama evaluasi menyeluruh terhadap TGUPP dan kedua anggaran dinolkan saja," ujarnya dalam rapat.

Ia pun menyebut, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, maka para anggotanya bisa digaji menggunakan dana operasional gubernur.

"Kalau sangat butuh ya gunakan operasional gubernur saja daripada terus menjadi polemik dalam menjalankan tugas Pemprov DKI," kata Gembong.

Senada dengan Gembong, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad juga meminta anggaran TGUPP tidak lagi dibebankan pada APBD.

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved