Kala Suara DPRD DKI Jakarta Terpecah Gara-gara Anggaran TGUPP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pembahasan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berlangsung alot dalam rapat paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, suara anggota dewan terbelah menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung dan yang menolak anggaran TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fraksi PDIP dan PSI menjadi pihak yang menyuarakan ketidaksetujuannya dan menolak keras anggaran TGUPP dimasukan dalam APBD 2020.

"Jika di Komisi A disetujui, saya menjadi satu-satunya yang tidak setuju sampai saat ini," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Senin (9/12/2019).

Politisi senior ini pun memberikan dua usulan agar pembahasan TGUPP ini tidak berlarut-larut.

"Usulan pertama evaluasi menyeluruh terhadap TGUPP dan kedua anggaran dinolkan saja," ujarnya dalam rapat.

Ia pun menyebut, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, maka para anggotanya bisa digaji menggunakan dana operasional gubernur.

"Kalau sangat butuh ya gunakan operasional gubernur saja daripada terus menjadi polemik dalam menjalankan tugas Pemprov DKI," kata Gembong.

Senada dengan Gembong, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad juga meminta anggaran TGUPP tidak lagi dibebankan pada APBD.

Terlebih, ia menilai selama ini TGUPP tidak memberikan kontribusi berarti bagi percepatan pembangunan di ibu kota.

"Kami butuhnya evaluasi, berapa orang yang benar-benar kerja. Jangan sampai hanya menambah-nambah (anggota) saja," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI lainnya dari Fraksi PSI Viani Limardi memberi usulan, pemberian anggaran TGUPP ini ditunda sampai ada laporan kinerja yang diberikan kepada anggota dewan.

"Sampai hari ini kan belum ada hasil kerja mereka, apa betul membantu percepatan pembangunan atau tidak," kata Viani.

"Menurut saya ditunda dulu sampai ada hasil jelas laporan," tambahnya menjelaskan.