Kontroversi DWP
Tidak Melanggar Aturan, Pemprov DKI Beri Izin Penyelenggaraan DWP
Izin diberikan lantaran penyelenggaraan konser musik beraliran electronic dance music (EDM) tidak melanggar hukum.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi izin penyelenggaraan konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, izin diberikan lantaran penyelenggaraan konser musik beraliran electronic dance music (EDM) tidak melanggar hukum.
Hal ini disampaikannya saat menggelar konferensi pers di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"(Penyelenggaraan DWP) ini tidak melanggar ketentuan terkait, sehingga kami tidak bisa menolak memberikan izin," ucapnya, Jumat (13/12/2019).
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Alberto Ali mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak penyelenggara untuk menjelaskan aturan-aturan mana saja yang harus dijalankan selama berlangsungnya konser musik dugem itu.
"Mereka sudah memberikan komitmen tertulis yang menyatakan bahwa taat melaksanakan ketentuan," ujarnya di Balairung Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sendiri menekankan kepada pihak penyelenggara untuk menghindari peredaran obat terlarang dan menjaga norma adat ketimuran dalam acara tersebut.
"Dalam pelaksanaanya kegiatan DEP harus mentaati semua aturan, khususnya terkait soal larangan narkoba dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada," kata Alberto Ali.
Guna memastikan acara yang akan dihelat mulai hari ini Jumat (13/12/2019) hingga Minggu (15/12/2019) mendatang berjalan dengan lancar, Pemprov DKI sendiri telah berkoordinasi dengan pihak berwenang.
"Satpol PP dan Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan bekerjasama di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, gelombang penolakan DWP mulai berdatangan dari sejumlah kelompok masyarakat.
Imbasnya, kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat sudah beberapa hari belakangan ini didatangi oleh pendemo.
Mereka menuntut orang nomor satu di Jakarta itu mencabut izin penyelenggaran DWP.
Terbaru, massa aksi yang mengatasnamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2019) lalu.
