Tolak Penghentian KS-NIK, Warga Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kota Bekasi

Pejuang Kartu Sehat mayoritas terdiri dari kaum ibu yang kerap membantu tetangga dan warga dalam penggunaan KS-NIK.

Tolak Penghentian KS-NIK, Warga Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kota Bekasi
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Aksi unjuk rasa warga penolakan penghentian KS-NIK di depan DPRD Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Sejumlah warga yang mengatasnamkan diri sebagai 'Pejuang Kartu Sehat' menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Jalan Chiaril Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin, (16/12/2019).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka menuntut penghentian kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Massa aksi berkumpul di depan gerbang DPRD Kota Bekasi sambil menggelar orasi. Pejuang Kartu Sehat mayoritas terdiri dari kaum ibu yang kerap membantu tetangga dan warga dalam penggunaan KS-NIK.

"Kita yang bantu tetangga ngurus administrasi pas jatuh sakit, kalau enggak ada KS kasian warga enggak punya uang buat bayar rumah sakit," kata seorang peserta aksi.

Sementara itu, Kordinator aksi, Dahlan, mengatakan, Pejuang Kartu Sehat adalah mereka yang selama ini membantu mensosialisasikan penggunaan KS-NIK.

Mereka merasa sudah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam akses pelayanan KS-NIK untuk warga Kota Bekasi.

"Kalau KS-NIK dihentikan akan berdampak buruk bagi warga terutama yang kurang mampu apalagi yang saat ini sedang dirawat," kata Dahlan.

Aksi unjuk rasa ini juga menuntut kepastian penggunaan KS-NIK di Kota Bekasi usai dikeluarkannya surat edaran Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi soal penghentian layanan KS-NIK per Januari 2020 mendatang.

"DPRD Kota Bekasi selaku legislatif dan wakil rakyat bersama eksekutif harus mencari solusi penghentian sementara KS-NIK," ungkapnya.

Adapun penerbitan surat edaran penghentian KS-NIK dilakukan juga setelah Pemkot Bekasi meminta masukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasilnya, dalam surat jawaban KPK menyebutkan, terdapat poin yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan masalah.

Diantaranya tumpang tindih anggaran antara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, hingga peningkatan resiko kecurangan dalam pelayanan kesehatan.

Wali Kota Rahmat Effendi juga menegaskan, pihaknya bakal mengajukan uji materi atau yudicial review atas undang-undang BPJS dan Perpres nomor Nomor 82 tahun 2018 tentang integrasi Jamkesda ke BPJS.

Namun dalam keterangan lain, Rahmat mengaskan kebijakan KS-NIK tetap akan bisa digunakan. Hanya saja, penggunanya dibatasi untuk warga yang belum ter-cover BPJS. 

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved