TJI Apresiasi Himbauan Mendagri ke Kepala Daerah untuk Percepat Kemudahan Berusaha

Menurut Levi, Surat Himbauan tersebut dalam rangka menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

TJI Apresiasi Himbauan Mendagri ke Kepala Daerah untuk Percepat Kemudahan Berusaha
KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI
Mendagri Tito Karnavian meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara Senin (25/11/2019) malam 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Jakarta Insitute (TJI) Reza Fahlevi mengapresiasi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 067t14067/SJ perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah tertanggal 16 Desember 2019.

Menurut Levi, Surat Himbauan tersebut dalam rangka menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance.

"Kebijakan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang menghimbau agar kepala daerah mendukung dan mempercepat kemudahan berusaha di tingkat daerah melalui surat tersebut merupakan respon Mendagri terhadap Visi Misi Pemerintahan Presiden Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin yang salah satunya ingin melakukan deregulasi atas setiap peraturan yang menghambat investasi," kata Reza dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/12/2019).

Reza menegaskan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah sebagai pembina pemerintah daerah dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Untuk itu, dalam rangka mensupport visi misi Pemerintahan Presiden Jokowi menuju Indonesia maju, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan kemudahan berusaha di daerah," papar Reza.

Ia menambahkan, Surat Himbauan Mendagri Bapak Tito Karnavian yang meminta kepada Bupati/Wali Kota tentu harus disambut baik dan direspon cepat seluruh Kepala Daerah agar investasi di daerah juga bergerak maju dan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat segera bisa terealisasi.

Jokowi Lantik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean Jadi Ketua

Para Kepala Daerah, seperti dalam Surat Himbauan Mendagri tersebut masih kata Reza, diantaranya ialah: mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam upaya mempercepat dan menjamin kepastian proses bisnis layanan kemudahan berusaha di Daerah;

Kedua, mengevaluasi, membatalkan dan/atau merevisi Perda dan Perkada yang menghambat perizinan dan nonperizinan dengan semangat mendukung percepatan kemudahan berusaha di daerah;

Ketiga, mendukung layanan kemudahan berusaha dengan mengoptimalkan peran DPMPTSP secara elektronik melalui OSS yang terintegrasi dengan SiCantik Cloud'.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved