Breaking News:

Wali Kota Bekasi Temui Moeldoko di Istana Negara Bahas Masa Depan Jamkesda KS-NIK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Istana Negara Jakarta, bahas Jamkesda - KIS.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Suharno
Humas Pemkot Bekasi
Pertemuan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moldoko di Istana Negara, Kamis (26/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Istana Negara Jakarta, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019) kemarin.

Pertemuan ini dilakunan guna membahas masa depan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang terancam dihentikan.

Pria yang akrab disapa Pepen, mengatakan, pertemuannya dengan Moeldoko merupakan panggilan khusus.

Ia berkesempatan mejelaskan KS-NIK secara langsung serta manfaat yang ditimbulkan dari program kesehatan milik Pemkot Bekasi tersebut.

"Pembahasan dimulai dengan awal mulanya kartu sehat berbasis NIK yang merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga kota Bekasi," kata Pepen dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (27/12/2019).

Wali Kota Bekasi juga dalam kesempatan itu menjelaskan, adanya perpres 82 pasal 102 yang mewajibkan Jamkesda terintegrasi dengan BPJS Kesehatan mengancam keberlangsungan program KS-NIK Bekasi.

"Terus untuk memperjuangkan kartu sehat agar di tahun 2020 dapat digunakan dan lagal di mata hukum," jelasnya.

Adapun usai mendengarkan langsung kondisi KS-NIK Bekasi dan kedudukannya di mata hukum, Moeldoko kata Pepen, bakal segera membahas masalah ini ke dalam rapat Menteri.

"Hasil pertemuan ini akan di rapatkan ke dalam rapat mentri khusus pembahasan tentang perpres 82, dan Kota Bekasi akan diberikan hasilnya," kata Pepen.

Dia berharap, keputusan Pemerintah Pusat nantiny bakal memuaskan masyarakat Kota Bekasi.

Sebab, jika KS-NIK dicabut layanannya, akan ada banyak warga yang merasa dirugikan.

"Berharap tahun 2020 Kota Bekasi di berikan wewenang untuk mengelola kesehatan sendiri, dan jika diberikan wewenang maka Wali dapat membangun rumah sakit tipe D lagi sebanyak 3 rumah sakit," jelas dia. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved