Ahli Waris Flyover Kupingan Pramuka Gelar Aksi Tuntut Ganti ke Pemprov DKI

Sarifah (47), satu anggota keluarga ahli waris tanah mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya melanjutkan perjuangan almarhumah ibunya.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Keluarga ahli waris tanah yang lahannya kini dibangun Flyover Kupingan Pramuka saat melakukan aksi damai di Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah yang lahannya kini dijadikan Flyover Kupingan Pramuka-Ahmad Yani, Jakarta Timur menggelar aksi damai.

Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta segera membayar uang ganti rugi sebesar Rp 35 miliar yang salah dibayarkan saat Basuki Thahja Purnama menjabat Wakil Gubernur.

Sarifah (47), satu anggota keluarga ahli waris tanah mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya melanjutkan perjuangan almarhumah ibunya.

"Karena ibu sudah wafat, sekarang saya yang berjuang untuk mendapatkan keadilan ini," kata Sarifah di Matraman, Jakarta Timur Senin (30/12/2019).

Menurutnya Pemprov DKI pernah menjanjikan pembayaran pada bulan Maret 2019, namun janji tersebut hingga kini urung terealisasi.

Bahkan uang ganti rugi tersebut justru dibayar ke seorang bernama Tatang yang bukan termasuk ahli waris tanah 7.000 meter persegi yang dibeli.

Imbasnya Sarifah dan keluarga kini luntang-lantung mencari tempat tinggal baru, sementara mereka tak memiliki uang membangun rumah.

"Padahal dia (Tatang) bukan sama sekali ahli waris dan orang sini. Karena enggak ada uang, kita tinggal bareng-bareng. Kumpul semua anak, cucu, sampai cicit," ujarnya.

Dalam aksi damai yang dikawal personel Polres Metro Jakarta Timur, Sarifah dan keluarga membawa kain bertuliskan 'Maaf jalan ini sementara ditutup'.

Kini, dia berharap Pemprov DKI segera membayar uang ganti rugi agar keluarganya mampu membangun tempat bernaung baru.

"Kita ingin beli rumah walaupun hanya sepetak, kita juga sudah capek mengontrak rumah dan menumpang hidup," tuturnya.

Sebagai informasi, kasus salah pembayaran uang ganti rugi kepada Tatang santer diperbincangkan pada tahun 2014 lalu.

Basuki alias Ahok pun kala itu mengaku adanya kesalahan pembayaran ke ahli waris dan meminta Biro Hukum Pemprov DKI menelusuri masalah.

Tatang yang terbukti menggunakan dokumen palsu guna mengklaim ganti rugi sejak tahun 2014 sudah mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved