Datangi Polda Metro Jaya, IBSW Dukung Polisi Razia Tempat Hiburan Malam

Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Pusat mendatangi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Selasa (7/1/2020)

Datangi Polda Metro Jaya, IBSW Dukung Polisi Razia Tempat Hiburan Malam
Istimewa
Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Pusat mendatangi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Selasa (7/1/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Pusat mendatangi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Selasa (7/1/2020).

Ketua Indonesian Bureaucracy & Service Watch (IBSW) Pusat, Nova Andika mengatakan, kedatangan pihaknya untuk memberikan dukungan total terhadap polisi untuk memberantas narkoba di tempat hiburan malam.

Pihaknya mengapresiasi razia yang dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Sabtu 28 Desember 2019 di New Monggo Mas.

Pada saat itu petugas menangkap seorang terduga bandar narkoba dan petugas keamanan yang bertindak sebagai pengedar narkoba di tempat tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menindak tegas dengan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) New Monggo Mas pada 6 Januari 2020, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) No. 149 Tahun 2019.

Predator Anak Beraksi di Pademangan, Korban Diimingi Permen Hingga Aksi Bejat di Rumah Kosong

"Dengan penertiban ini, diharapkan menjadi satu peringatan keras bersama kepada setiap pemilik usaha hiburan malam untuk menjamin usahanya bersih dari penyalahgunaan narkoba yang ditengarai terdapat keterlibatan pihak manajamen," kata Andika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2020).

Menurut Andika, pihaknya juga mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur dan pihak terkait lainnya untuk melanjutkan penindakan tegas kepada setiap usaha hiburan malam lainya, yang terbukti terdapat penyalahgunaan narkoba dilingkunganya yang melibatkan manajemen.

"Tindak lanjut ini harus dilakukan dengan melakukan penutupan, pencabutan izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)," ujarnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved