Masih Gunakan Kantong Plastik, Pusat Perbelanjaan Bakal Didenda Rp 25 Juta Hingga Cabut Izin Usaha

Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai.

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Ilustrasi kantong plastik 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai.

Sanksi ini diberikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, pemberian sanksi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian teguran hingga pencabutan izin usaha.

"Ada sanksi asministratif, sanksinya bertingkat. Dari teguran tertulis, uang paksa, sampai pencabutan izin," ucapnya, Selasa (7/1/2020).

Dalam Pasal 23 ayat (1) Pergub 142/2019 disebutkan bahwa teguran tertulis akan dilayangkan sebanyak tiga kali.

Jika pelaku usaha tak juga mengindahkan teguran tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta bakal menjatuhi sanksi berupa uang paksa.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Pergub 142/2019, uang paksa yang harus dibayar oleh pelaku usaha nominalnya mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

Bila pelaku usaha tidak membayar uang paksa dan masih menggunakan kantong plastik sekali pakai, maka Pemprov DKI Jakarta  bakal membekukan izin usahanya.

"Sampai hal itu enggak diindahkan juga, maka ada pencabutan izin," ujarnya saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meneken Pergub Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Terungkap Isi Chat WA Reynhard Sinaga ke Teman Usai Lakukan Aksi Bejatnya, Jaksa Ngaku Merinding

Pelajar Korban Banjir di Kampung Pulo Masih Butuh Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pergub itu diteken Anies pada 27 Desember 2019 lalu dan diundangkan pada 31 Januari 2019.

Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, Pergub Nomor 142 Tahun 2019 akan diberlakukan pada Juli 2020.

Pemprov DKI akan menyosialisasikan aturan itu terlebih dahulu selama Januari hingga Juni 2020.

"(Berlaku) 1 Juli 2020. Sosialisasi dulu selama enam bulan sejak diundangkan," kata Yogi.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved